Berita

Ilustrasi. (Foto: AI)

Publika

Pendidikan Bukan Persekolahan

SENIN, 19 JANUARI 2026 | 03:48 WIB

UNTUK menjadi bangsa yang maju diperlukan paling tidak 5 syarat berikut: 1) pendidikan yang memerdekakan jiwa, 2) pasar yang terbuka dan adil, 3) investasi yang memandirikan, 4) pasokan energi dan makanan yang cukup, 5) birokrasi yang amanah, kompeten, dan bebas korupsi. Karena pendidikan adalah prasyarat budaya bagi bangsa yang merdeka, maka hal ini menjadi fondasi bagi pemenuhan 4 syarat lainnya. 

Sayang, pendidikan sejak Orde Baru hingga hari ini dirumuskan sebagai persekolahan yang bersifat massal dan memaksa. Tidak bersekolah hampir-hampir langsung dianggap kampungan dan tidak terdidik. Peran keluarga dan masyarakat perlahan-lahan dipinggirkan. Persekolahan dijadikan instrumen teknokratik untuk menyiapkan tenaga kerja yang cukup terampil untuk menjalankan mesin-mesin sekaligus cukup dungu untuk setia bekerja bagi kepentingan pemilik modal. 

No more no less. Persekolahan dibiarkan untuk memonopoli pendidikan sehingga pendidikan menjadi barang langka dan mahal. Bahkan beberapa sekolah-sekolah berubah menjadi eksklusif dan diposisikan sebagai tempat terbaik untuk menyombongkan diri. 


Sekolah telah membuat belajar sebagai sebuah kegiatan yang konsumtif dengan biaya yang makin tidak terjangkau. Belajar sejatinya adalah kegiatan yang produktif yang kesempatannya disediakan bersama oleh keluarga dan masyarakat. Pembangunan gagal jika dibangun di atas puing-pusing keluarga dan masyarakat. Tembok-tembok tebal dan tinggi sekolah cenderung mengasingkan warga muda dari keluarga dan masyarakat seolah hidup berkeluarga dan bermasyarakat itu tidak sepenting bersekolah. 

Pendidikan sebenarnya adalah fasilitas untuk memperluas kesempatan belajar, bukan sekedar kesempatan bersekolah. Apalagi di era digital saat ini. Membatasi tempat belajar hanya di sekolah berarti mempersempit kesempatan belajar. Sekolah seharusnya lebih bersifat melengkapi dan menambahi pendidikan di rumah, dan di masyarakat. Sekolah tidak akan bisa dan tidak boleh mengambil alih peran pendidikan keluarga dan masyarakat. Inilah prinsip 3 pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Universal education for all can only be delivered by all. Sekolah tidak hanya membuat kesempatan belajar menjadi langka, tapi juga menjadi eksklusif. 

Pembangunan seharusnya dimaksudkan untuk memperluas kemerdekaan sebagaimana dinyatakan oleh nobelis ekonomi Amartya Sen. Dengan demikian pembangunan pendidikan harus dirumuskan sebagai upaya memperluas kesempatan belajar untuk merdeka. Pendidikan tidak boleh dikerdilkan menjadi persekolahan yg sering terobsesi dengan penyeragaman berbasis standar. 

Apalagi standar asing. Standar asing adalah bagian dari neo-cortex war oleh kekuatan-kekuatan nekolim. Akibat dari obsesi standar, apalagi standard asing, pendidikan kehilangan relevansi personal, temporal dan spasial. Potensi-potensi alamiah agro-maritim kita telah ditelantarkan secara terstruktur, sistemik, dan masif. Seiring dengan penelantaran itu, kita juga kehilangan wawasan ekologis yang merusak potensi-potensi agro-maritim yang melimpah itu. 

Belajar adalah sebuah emergent process yang tidak pernah mensyaratkan gedung megah, dan kurikulum yang ketat dan kaku, serta birokrasi sekolah yg rumit. Belajar paling tidak mencakup 4 kesempatan pokok: 1) mengalami atau praktek, 2) membaca, 3) berbicara, dan 4) menulis. Belajar adalah sebuah proses memaknai pengalaman. Pengalaman, terutama pengalaman 3-D, adalah papan lontar belajar. Bagi anak laki-laki, kelas adalah tempat terburuk untuk belajar. 

Sekolah sebagai lingkungan buatan seringkali terlalu tertib, aman dan nyaman; tidak memberikan tantangan dengan ketidakpastian dan risiko nyata. Inilah kurikulum yang terlaksana, bukan kurikulum yang ditulis rapi. Tidak mengherankan kini kita menghadapi krisis kepemimpinan karena kepemimpinan tidak bisa dibina dalam lingkungan yang teratur, aman, dan nyaman. 

Persekolahan seperti itu telah memperpanjang masa kanak-kanak warga muda kita. Mereka yang lulus SMA atau sederajat yang berusia 18 tahun belum siap untuk menjadi warga dewasa yang mandiri, sehat, dan produktif. Peningkatan jumlah calon mahasiswa adalah bukti kegagalan pendidikan dasar dan menengah. Ini memberi beban tambahan bagi kampus karena menghadapi mahasiswa baru yang belum dewasa. Peningkatan jumlah mahasiswa baru seperti ini jelas akan menurunkan kapasitas pendidikan dan riset kampus.

Persoalan pendidikan kita saat ini adalah too much schooling, not the lack of it. Yang kita perlukan saat ini adalah membangun jejaring belajar atau learning webs, di mana keluarga dan masyarakat diperkuat, dan diikutsertakan dalam memberi kesempatan belajar bagi warga muda. Sekolah dan kampus menjadi salah satu simpul belajar dalam jejaring belajar itu. 

Jejaring belajar itu tidak boleh terlalu terobsesi dengan penyeragaman berbasis standar, namun perlu luwes dan adaptif agar relevan secara personal, temporal, dan spasial. Potensi-potensi warga muda yang beragam, dan potensi-potensi agro-maritim negara kepulauan seluas Eropa ini tidak boleh lagi ditelantarkan. It takes a village to raise a child, and none shall be left behind.

Prof. Daniel Mohammad Rosyid 
Guru Besar Teknik Kelautan ITS, pemerhati maritim Indonesia


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya