Berita

Fahri Hamzah. (Foto: tangkapan layar)

Politik

Fahri Hamzah: Elite Harus Terkonsolidasi Hadapi Ancaman Geopolitik Global

SABTU, 17 JANUARI 2026 | 19:22 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, demokrasi di dunia saat ini tak lagi otomatis sejalan dengan kesejahteraan rakyat. Gejolak geopolitik global dan menipisnya sumber daya alam membuat banyak negara memilih jalan brutal, yakni bertahan hidup dengan cara apa pun.

“Sekarang ini tren dunia survival pragmatis. Yang penting bisa hidup,” kata Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan Seri ke-16, Jumat malam, 16 Januari 2026.

Menurut Fahri, keterbatasan sumber daya alam membuat persaingan global makin buas. Para pemimpin dunia tak lagi berbasa-basi soal moral dan demokrasi. Semua serba kepentingan.


“Kalau kita lihat hari ini, kita akan ingat pesan Presiden Prabowo. Yang kuat bisa berbuat apa saja, yang lemah harus menerima,” ujarnya.

Fahri mencontohkan bagaimana Amerika Serikat menyerang Venezuela demi menguasai minyak. Selama ini, minyak Venezuela berada di bawah pengaruh China dan Rusia.

“Amerika merasa terancam. Maka diputuskan mengambil alih Venezuela, bahkan menculik presidennya, Nicolas Maduro, yang dekat dengan China dan Rusia,” katanya.

Bukan hanya Venezuela. Demi sumber daya alam, Presiden AS Donald Trump juga disebut berencana mengambil alih Greenland, wilayah Denmark. Langkah itu memicu retakan serius di tubuh NATO dan sekutu-sekutu Amerika.

“Dunia yang diperingatkan Pak Prabowo itu sekarang mulai jadi kenyataan,” tegas Fahri.

Karena itu, Fahri mengingatkan Indonesia agar tak lengah. Seluruh komponen bangsa wajib mengonsolidasikan diri untuk menjaga kekayaan alam nasional.

“Indonesia pernah jadi korban keserakahan negara lain. Segala cara dihalalkan demi merampas sumber daya kita,” ujarnya.

Indonesia, lanjut Fahri, saat ini justru menjadi sasaran empuk. Kekayaan alamnya luar biasa, dari nikel terbesar di dunia?"bahan penting semikonduktor?"hingga batu bara, minyak, tambang, hutan, dan hasil laut.

“Kita ini negara superkaya mineral. Dalam hitungan geopolitik, Indonesia itu negara yang harus dikuasai,” katanya.

Ironisnya, di tengah ancaman global itu, para elite justru sibuk bertengkar. Fahri mengkritik elite nasional yang terus berkonflik dan menafsirkan konstitusi tanpa ujung.

“Pertengkaran elite ini melemahkan Indonesia. Bahkan membahayakan negara,” sentilnya.

Menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI ini, indikasi negara lain ingin menguasai Indonesia terlihat dari banyaknya kesepakatan global yang diambil sepihak dan merugikan bangsa.

Karena itu, Fahri mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto memperbanyak pembentukan batalyon tempur di daerah sebagai langkah antisipasi ancaman asing.

“Pak Prabowo itu jenderal yang tidak suka perang. Tapi beliau bilang, jangan larang saya bersiap perang. Karena satu-satunya jalan menuju damai adalah kesiapan perang,” tegasnya.

Di sisi lain, Fahri menilai Prabowo juga serius membereskan masalah dalam negeri: mengurangi ketimpangan, menutup kebocoran sumber daya alam, dan memangkas belanja birokrasi.

“Dananya dipakai untuk makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil, sekolah gratis, dan program penyelamatan generasi,” katanya.

Targetnya jelas: Indonesia keluar dari jerat kemiskinan ekstrem dan terbebas dari ketegangan sosial.

“Di dunia yang sedang tidak baik-baik saja, negara harus terkonsolidasi agar kuat. Ini PR besar elite Indonesia,” tandas Fahri.

Ia menambahkan, Partai Gelora akan terus memelopori diskusi kesadaran geopolitik dan mendorong konsolidasi elite nasional.

“Kita harus menemukan jalan tengah agar kekacauan elite dan demokrasi seperti di Barat tidak terjadi di Indonesia. Kita punya fondasi kuat: Pancasila,” pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lampaui Ekspektasi, Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,9 Persen di 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:16

Kuota Pembelian Beras SPHP Naik Jadi 25 Kg Per Orang Mulai Februari 2026

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02

Analis: Sentimen AI dan Geopolitik Jadi Penggerak Pasar Saham

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:46

Hasto Bersyukur Dapat Amnesti, Ucapkan Terima Kasih ke Megawati-Prabowo

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:26

Bripda Rio, Brimob Polda Aceh yang Disersi Pilih Gabung Tentara Rusia

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jalan Menuju Pengentasan Kemiskinan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:16

Legislator Golkar: Isra Miraj Harus Jadi Momentum Refleksi Moral Politisi

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:14

Skandal DSI Terbongkar, Ribuan Lender Tergiur Imbal Hasil Tinggi dan Label Syariah

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:46

Harga Minyak Menguat Jelang Libur Akhir Pekan AS

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:35

Guru Dikeroyok, Komisi X DPR: Ada Krisis Adab dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:24

Selengkapnya