Berita

Ilustrasi. (Foto: Artificial Intelligence)

Politik

Jokowi Biarkan Masyarakat Terpolarisasi Lewat Isu Ijazah

JUMAT, 16 JANUARI 2026 | 08:35 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat Politik Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta menyoroti perubahan arah polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dinilainya bergeser dari ruang adu gagasan ke ranah hukum.

“Isu ijazah ini yang awalnya adu gagasan, saling adu argumentasi, sekarang malah menjadi masalah hukum,” kata Nurul Fatta kepada RMOL, Jumat, 16 Januari 2026.

Ia menilai, eskalasi isu tersebut justru berpotensi membawa dampak politik tertentu, tergantung bagaimana sikap Jokowi dalam meresponsnya. 


Menurutnya, apabila Jokowi memilih untuk menikmati polemik tersebut dan tidak mengambil langkah tegas, situasi itu justru bisa menjadi keuntungan politik tersendiri.

“Kalau misalkan Pak Jokowi menikmati isu ini, dan tidak berbuat apa-apa, bisa jadi kita melihatnya isu ini justru menguntungkan buat keluarga Jokowi,” ujarnya.

Nurul Fatta menjelaskan, salah satu keuntungan yang mungkin muncul adalah terpeliharanya polarisasi di tengah masyarakat. Dalam kondisi tersebut, kelompok pendukung fanatik Jokowi akan terus terikat secara emosional.

“Artinya, masyarakat dibiarkan terpolarisasi. Orang yang fanatik sama Pak Jokowi, dia akan terus mengingat Pak Jokowi dan mereka akan melakukan pembelaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, karakter publik Indonesia yang mudah tersentuh secara emosional membuat isu semacam ini memiliki daya tahan yang panjang di ruang publik.

“Publik sebagian besar ini kan mudah tersentuh emosionalnya. Jadi publik yang emosionalnya kuat terhadap Pak Jokowi, dia akan membela,” katanya.

Lebih jauh, Nurul Fatta mengaitkan fenomena tersebut dengan dampaknya terhadap politik elektoral. Menurutnya, selama isu ijazah Jokowi terus dipelihara, ingatan dan loyalitas emosional sebagian masyarakat terhadap Jokowi juga akan tetap terjaga.

Ia pun menilai, kondisi tersebut bisa dimanfaatkan sebagai basis dukungan politik pada kontestasi elektoral di masa mendatang.

“Sehingga, kelompok masyarakat yang seperti ini masih bisa dijadikan ceruk suara dalam politik elektoral nanti,” pungkas Nurul Fatta.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya