Fotokopi ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Foto: Istimewa)
Motif di balik langkah Pakar Telematika Roy Suryo yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terus menjadi perbincangan.
Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan adanya kepentingan politik jangka panjang, termasuk dikaitkan dengan Pilpres 2029.
Pengamat Politik Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta menilai, jika dilihat dari sudut pandang Roy Suryo, misi utamanya memang berada pada upaya membongkar keaslian ijazah Jokowi yang diduga palsu.
“Ya saya pikir misi khususnya adalah membongkar keaslian ijazah Jokowi yang diduga palsu oleh Roy Suryo dkk,” ujar Nurul Fatta kepada RMOL, Jumat, 16 Januari 2026.
Menurutnya, perdebatan yang dibangun Roy Suryo sejatinya masih berada dalam wilayah keilmuan. Posisi Roy sebagai pakar telematika membuat polemik tersebut bermula dari kajian teknis, yang kemudian bersinggungan dengan politik ketika dikaitkan dengan hak-hak sipil masyarakat.
“Perdebatan Roy Suryo berada di wilayah keilmuan, sebagai pakar telematika yang kemudian baru ada kaitannya dengan politik jika dihubungkan dengan hak-hak politik civil society yang menuntut pejabat publik, presiden dulu, untuk menunjukkan ijazahnya sebagai bentuk transparansi pemerintahan yang bersih,” jelasnya.
Namun demikian, Nurul Fatta meyakini bahwa isu ijazah Jokowi tidak berdiri di ruang hampa. Ia melihat ada aktor-aktor politik tertentu yang berpotensi diuntungkan dari polemik tersebut.
“Di sisi yang lain, saya meyakini ada aktor-aktor politik yang diuntungkan dari isu ini,” tegasnya.
Ia memaparkan, pihak-pihak yang diuntungkan bisa berasal dari beragam spektrum, mulai dari kelompok informal hingga aktor politik nasional.
“Siapa yang diuntungkan? Bisa kelompok informal seperti buzzer, kelompok kepentingan, dan lain-lain. Bisa juga orang yang punya kepentingan politik nasional untuk menjatuhkan citra Jokowi, sebagaimana hal itu diakui sendiri oleh Jokowi,” paparnya.
Selain itu, isu tersebut juga dinilai berpotensi digunakan untuk mengganggu konsolidasi elite politik nasional yang mulai menguat sejak periode kedua pemerintahan Jokowi.
“Bisa juga ini hanya untuk mengganggu proses konsolidasi yang dilakukan elite-elite politik, misal sejak era kedua Jokowi elite-elite politik seperti Prabowo yang selama ini menjadi rival Jokowi justru melakukan rekonsiliasi dengan masuknya Prabowo ke kabinet Jokowi,” ujarnya.
Nurul Fatta menambahkan, sejak rekonsiliasi tersebut, isu ijazah Jokowi justru semakin masif dimainkan, terlebih setelah Prabowo dinilai berhasil melakukan konsolidasi politik yang luas.
“Sejak itu juga isu ijazah ini kian masif dimainkan. Apalagi sekarang Prabowo berhasil melakukan konsolidasi baik dengan mantan-mantan presiden, ataupun koalisi di parlemen,” kata Nurul Fatta.
Meski demikian, ia menilai terlalu dini jika isu ijazah Jokowi dikaitkan langsung dengan kontestasi Pilpres 2029 atau diarahkan untuk mengangkat figur tertentu.
“Kalau kemudian dikait-kaitkan dengan 2029 terlalu dini. Apalagi dikait-kaitkan dengan AHY atau SBY. Terlalu jauh,” pungkasnya.
