Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto. (Foto: Dokumentasi HSI)
Pengamat geopolitik dan akademisi Rasminto menilai dinamika krisis geopolitik global yang ditandai dengan penangkapan Presiden Venezuela harus dibaca sebagai peringatan serius bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Hal itu untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global yang kian kompleks.
Menurut Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) ini, peristiwa tersebut mencerminkan adanya pergeseran tata hubungan internasional, dari tatanan berbasis hukum internasional menuju praktik politik kekuatan yang semakin terbuka.
“Perubahan geopolitik global saat ini menuntut bangsa ini untuk lebih waspada dan mawas diri. Prinsip kedaulatan negara semakin rentan ketika berhadapan dengan kepentingan strategis kekuatan besar, sementara norma hukum internasional tidak lagi sepenuhnya menjadi rujukan utama,” ujar Rasminto dalam paparannya pada Kuliah Umum Universitas Quality Medan bertajuk Dampak Krisis Geopolitik Global terhadap Ketahanan Nasional yang digelar secara daring, Kamis, 15 Januari 2026.
Ia menjelaskan, dalam perspektif geopolitik, tindakan unilateral terhadap suatu negara bertentangan dengan semangat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang selama ini menjadi fondasi tata dunia internasional.
“Tindakan unilateral dalam kasus Venezuela jelas bertentangan dengan Piagam PBB, khususnya Pasal 2 ayat (4), yang menegaskan larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara lain,” jelasnya.
Rasminto menambahkan, krisis geopolitik global tidak hanya berdampak pada stabilitas politik internasional, tetapi juga membawa implikasi luas terhadap kondisi ekonomi dan sosial dunia. Ketegangan politik antarnegara, menurut dia, berpotensi memicu krisis energi yang kemudian berdampak langsung pada sektor pangan.
“Produksi pangan modern sangat bergantung pada energi, mulai dari pupuk berbasis gas alam, mekanisasi pertanian, hingga distribusi dan logistik. Ketika energi terganggu akibat konflik geopolitik, biaya produksi pangan ikut meningkat dan pada akhirnya membebani masyarakat,” urai dia.
Rasminto mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada sistem global yang rapuh dapat memperbesar kerentanan nasional ketika krisis geopolitik terjadi secara tiba-tiba.
“Indonesia harus membangun kemandirian energi dan pangan nasional. Diversifikasi energi perlu dipercepat, karena jika tidak, kita akan terus bergantung pada impor dan sangat rentan terhadap guncangan global,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Rasminto menyebut krisis Venezuela dapat menjadi refleksi penting bagi Indonesia dan dunia bahwa di tengah ketidakpastian geopolitik global, isu energi dan pangan telah bergeser menjadi persoalan strategis yang menyangkut keamanan, kedaulatan, dan keberlangsungan hidup bangsa.
"Selain peran negara, masyarakat juga perlu memiliki literasi geopolitik yang lebih baik agar tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi dan gejolak global", jelasnya.
Ia pun mengingatkan penguatan multilateralisme dan penghormatan terhadap kedaulatan negara agar tidak jatuh dalam krisis berkepanjangan.
“Penguatan multilateralisme, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta kesadaran kolektif masyarakat menjadi prasyarat penting untuk mencegah dunia, termasuk Indonesia, jatuh ke dalam krisis berkepanjangan,” pungkasnya.
