Berita

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 21:15 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sistem ekonomi domestik harus diperkuat seiring modal besar yang sudah dimiliki Indonesia, mulai dari besarnya pasar dalam negeri, pelaku industri yang idealis, tenaga kerja berkualitas, sumber bahan baku melimpah, dan moda kapital yang cukup.

Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat saat berdialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta pada Rabu, 14 Januari 2026.

"Kalau kita kekurangan dari kelima hal itu, barulah kita berpikir tentang asing. Jangan sampai kelima syarat itu belum dieksplorasi dengan optimal namun sudah langsung berasing ria, apalagi berupa impor produk-produk jadi," kata Jumhur dikutip redaksi pada Kamis, 15 Januari 2026.


Jumhur menilai, diperlukan perombakan rezim perdagangan dan industri agar bisa memperkuat sistem ekonomi domestik.

"Dengan kokohnya ekonomi domestik, maka Indonesia akan lebih mandiri. Saya rasa hal ini juga yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto," jelas Jumhur.

Sementara itu berdasarkan survei Apindo, 67 persen pengusaha di Indonesia belum siap ekspansi. Sekitar 50 persen di antaranya sudah mengurangi pekerja. Kondisi ini dinilai luput dari perhatian pemerintah.

"Dalam keadaan seperti ini, mengapa impor barang jadi yang siap banjiri pasar dalam negeri malah dipermudah, sebaliknya impor barang untuk keperluan industri mengalami kendala," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam

Bagi Apindo, salah satu yang perlu diperkuat adalah sektor mikro melalui regulasi pendukung.

"Dalam hal ini, di samping memperbaiki sistem industri dan perdagangan juga perlu dirumuskan penerapan hubungan industrial Pancasila untuk mencapai keadilan bagi semua pihak," tambah tokoh industriawan Apindo Anton Supit.  

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya