Berita

mantan Pj Gubernur Sumsel Bahtiar Baharuddin dimutasi menjadi Staf Ahli Menteri Dalam Negeri. (Foto: Dok. Pemprov Sulbar)

Hukum

Dirjen Polpum Bahtiar Baharuddin Dimutasi usai Terseret Dugaan Korupsi Nanas

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 18:01 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Bahtiar Baharuddin dimutasi dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi Staf Ahli Menteri Dalam Negeri.

Mutasi ini dilakukan tak lama setelah mantan Gubernur Sulbar dan mantan Pj Gubernur Sulsel ini dicekal ke luar negeri oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel tahun anggaran 2024.

"Selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Bahtiar Baharuddin sebagai Staf Ahli Menteri Dalam Negeri," demikian keterangan Pemprov Sulbar dikutip dari akun Instagram resminya, Kamis, 15 Januari 2026.


Jabatan Dirjen Polpum yang ditinggal Bahtiar kini resmi dijabat oleh Akmal Malik.

Bahtiar sebelumnya telah dicekal bersama lima orang lainnya, yakni pegawai PNS Pemprov Sulsel HS (51), RR (35), UN (49), serta pihak swasta berinisial RMO (55) dan RE (40).

Sebelum dicekal, Bahtiar sempat diperiksa Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel pada Rabu, 17 Desember 2025 untuk mendalami kasus korupsi bibit nanas.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya