Berita

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik (tengah) di Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026. (Foto: Humas Kemendagri)

Politik

Kemendagri Ajak Kepala Daerah Sukseskan Ketahanan Pangan

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 16:28 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengajak kepala daerah, bupati, wali kota dan sekretaris daerah untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam bidang ketahanan pangan. 

Akmal menjelaskan, kebijakan Presiden Prabowo saat ini adalah politik pangan. Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang banyak berkaitan dengan ekonomi pangan karena menyadari betapa pentingnya politik kemandirian pangan bagi Indonesia. Program prioritasnya yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Swasembada Pangan. 

"Kalau sebelumnya apabila kita membahas kebijakan politik terlalu makro, kali ini saya ingin mendorong fokus 1 hal saja yakni, bagaimana kebijakan politik diarahkan fokus untuk kemandirian pangan bisa diwujudkan,” ucap Akmal Malik saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Program Prioritas Presiden dan Asta Cita yang digelar Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026. 


“Bagaimana menggerakkan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan. Misal mendorong, anak-anak muda, siswa sekolah untuk menanam 1 pohon cabe saja, itu sudah merupakan wujud mengimplementasikan rasa nasionalisme demi kemandirian bangsa di bidang pangan," tambahnya. 

Menurut Akmal, Indonesia memiliki bonus demografi untuk menyongsong Indonesia Emas Tahun 20245. Untuk itu semua kalangan harus ikut menyiapkan sumber daya manusia (SDM) generasi muda yang berkualitas dan memahami bagaimana membangun Indonesia dimulai dari diri sendiri untuk menciptakan kemandirian bangsa dengan memulai satu hal yakni ketahanan pangan. 

Akmal mengingatkan bahwa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai negara agraris yang pertaniannya bagus. Namun celakanya saat ini hampir semua orang lupa melakukan regenerasi budaya agraris kepada generasi penerus, anak-anak bangsa. Saat ini jumlah petani Indonesia, baik petani maupun peternakan jumlahnya kurang lebih 5,1 juta orang dan mereka semua umumnya adalah orang yang sudah tua.

"Indonesia  punya potensi  bonus demografi anak-anak muda. Saya mencatat ada kurang lebih 80 juta anak usia, sekolah mulai dari SMP hingga SMA di seluruh Indonesia. Pemikiran saya bagaimana seandainya kepada 80 juta anak sekolah ini mereka diberikan pendidikan bagaimana mewujudkan ketahanan pangan,” jelasnya. 

“Tidak usah muluk-muluk semuanya tapi 50 persen saja, berarti sekitar 40 juta anak masing-masing diberikan pendidikan sesuatu khusus dari sekolah untuk menanam 1 pohon. Dari situ akan tumbuh budaya menanam untuk ketahanan pangan," sambung Akmal.


Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya