Berita

Joko Widodo bersama Yaqut Cholil Qoumas. (Foto: Instagram @gusyaqut)

Politik

Islah Bahrawi:

Jokowi Larang Yaqut Hadiri Pansus Haji!

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 05:46 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Saat Pansus Haji bergulir, terungkap Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi memerintahkan Menag Yaqut Cholil Qoumas untuk tidak menghadiri rapat-rapat yang digelar di DPR.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, dikutip Kamis 15 Januari 2026.

Cara Jokowi melarang adalah dengan menugaskan Yaqut menggantikan Menhan Prabowo Subianto ke Prancis.


"Tugasnya cuma tiga hari, tapi ternyata di Prancis sampai 24 hari karena untuk menunggu selesainya Pansus Haji," kata Islah.

Diketahui, DPR membentuk Panitia Haji yang berlangsung sejak 9 Juli hingga 30 September 2024 terkait berbagai permasalahan haji.

Salah satunya yang disorot Pansus Haji adalah soal 20.000 kuota haji tambahan yang pembagiannya tidak sesuai dengan ketentuan regulasi.

Saat itu Menag Yaqut tidak pernah hadir di sidang Pansus Haji walau berkali-kali mendapat surat panggilan dari Pansus.

"(Di Prancis) dia (Menag Yaqut) menunggu suasananya reda sesuai perintah Jokowi," kata Islah.

Yaqut diketahui resmi berstatus tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya pada 8 Januari 2026 terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya