Berita

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Januari 2026. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

Berikut Sejumlah Isu yang Dibahas Airlangga dengan KPK

Bukan Kasus Pajak
RABU, 14 JANUARI 2026 | 16:34 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto mengaku membahas sejumlah isu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun bukan kasus pejabat pajak. 

Hal itu disampaikan Airlangga usai melakukan pertemuan dengan KPK selama sejam lebih di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Januari 2026.

"Pertama terkait dengan rencana pembelian energi dari Amerika. Kami sedang mempersiapkan Perpres dan Perpres sudah dievaluasi oleh KPK terkait dengan risk assessment-nya. Jadi masukan-masukan mengenai risk assessment nanti melengkapi Perpres yang sedang dibuat karena kami akan membuat dua Perpres," kata Airlangga kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu sore, 14 Januari 2026.


Yang kedua, lanjut dia, yakni terkait dengan pembelian pesawat oleh Garuda.

"Ya risikonya mengenai mekanismenya saja. Pajak tidak kita bahas ya tadi ya. Silakan sedang berproses," pungkasnya.

Selain Airlangga, dua wakil menteri lainnya, yakni Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti dan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung juga turut hadir di KPK.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya