Berita

Presiden ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Hukum

Kisah Gus Dur Diperiksa Polisi Mengemuka di Sidang Kasus Ijazah Jokowi

SELASA, 13 JANUARI 2026 | 21:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sebuah fakta terkait pemeriksaan terhadap Presiden ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah dilakukan pihak Polri. Namun muncul pertanyaan, mengapa tidak bisa dilakukan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo?

Hal tersebut mengemuka dalam Sidang Kasus Ijazah Jokowi yang menghadirkan mantan Wakil Kepala Polri, Komjen Pol (Purn) Oegroseno di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Jawa Tengah, Selasa, 13 Januari 2026.

Oegroseno mulanya ditanya oleh pihak kuasa hukum Penggugat, yang bunyinya; "apakah perlu Bareskrim Polri memperlihatkan ijazah asli Jokowi saat jumpa pers pengumuman hasil penyidikan menyatakan ijazah Jokowi asli?


"Ya sekali lagi profesionalisme Polri itu kan diuji di sini," tutur Oegroseno di hadapan Majelis Hakim PN Surakarta. 

Dia lantas menceritakan pengalamannya saat era Gus Dur, Polri menangani kasus dugaan korupsi di Badan Urusan Logistik (Bulog) atau dikenal dengan kasus Buloggate.

"Kasus Buloggate, itu untuk mendengar keterangan Presiden Gus Dur saja. Beliau (Gus Dur) siap sebagai saksi. Jadi tidak ada masalah. Dan itu diperiksa di istana waktu itu," urainya.

Oleh karena itu, Oegroseno memandang penanganan kasus ijazah Jokowi oleh Bareskrim  tidak bisa menjadi sebuah keputusan final, karena patut dicurigai kebenaran dari hasil penyidikan yang dilakukan.

 "Jadi sekali lagi, hal-hal yang berkaitan dengan penyidikan ini tidak bisa dianggap hal yang sepele, karena masyarakat ya sampai kapan pun kadang-kadang (tergambar) ada oknum ya yang kurang bagus, tapi tetap masyarakat masih butuh polisi," ujar dia.

"Saya rasa pasti dalam tubuh kepolisian ada polisi baik dan polisi yang tidak baik. Kalau polisi baik menurut ukuran saya masih ada 99 persen lah. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi hal-hal seperti ini," pungkas Oegroseno.


Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya