Berita

Presiden ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Hukum

Kisah Gus Dur Diperiksa Polisi Mengemuka di Sidang Kasus Ijazah Jokowi

SELASA, 13 JANUARI 2026 | 21:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sebuah fakta terkait pemeriksaan terhadap Presiden ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah dilakukan pihak Polri. Namun muncul pertanyaan, mengapa tidak bisa dilakukan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo?

Hal tersebut mengemuka dalam Sidang Kasus Ijazah Jokowi yang menghadirkan mantan Wakil Kepala Polri, Komjen Pol (Purn) Oegroseno di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Jawa Tengah, Selasa, 13 Januari 2026.

Oegroseno mulanya ditanya oleh pihak kuasa hukum Penggugat, yang bunyinya; "apakah perlu Bareskrim Polri memperlihatkan ijazah asli Jokowi saat jumpa pers pengumuman hasil penyidikan menyatakan ijazah Jokowi asli?


"Ya sekali lagi profesionalisme Polri itu kan diuji di sini," tutur Oegroseno di hadapan Majelis Hakim PN Surakarta. 

Dia lantas menceritakan pengalamannya saat era Gus Dur, Polri menangani kasus dugaan korupsi di Badan Urusan Logistik (Bulog) atau dikenal dengan kasus Buloggate.

"Kasus Buloggate, itu untuk mendengar keterangan Presiden Gus Dur saja. Beliau (Gus Dur) siap sebagai saksi. Jadi tidak ada masalah. Dan itu diperiksa di istana waktu itu," urainya.

Oleh karena itu, Oegroseno memandang penanganan kasus ijazah Jokowi oleh Bareskrim  tidak bisa menjadi sebuah keputusan final, karena patut dicurigai kebenaran dari hasil penyidikan yang dilakukan.

 "Jadi sekali lagi, hal-hal yang berkaitan dengan penyidikan ini tidak bisa dianggap hal yang sepele, karena masyarakat ya sampai kapan pun kadang-kadang (tergambar) ada oknum ya yang kurang bagus, tapi tetap masyarakat masih butuh polisi," ujar dia.

"Saya rasa pasti dalam tubuh kepolisian ada polisi baik dan polisi yang tidak baik. Kalau polisi baik menurut ukuran saya masih ada 99 persen lah. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi hal-hal seperti ini," pungkas Oegroseno.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya