Berita

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Rizal Bawazier. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Legislator PKS: Kopdes Merah Putih Harus Kita Dukung!

SELASA, 13 JANUARI 2026 | 17:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai bagian dari kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus didukung untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Rizal Bawazier kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 13 Januari 2026.

“Untuk koperasi Merah Putih, memang itu karena program pemerintah, harus kita dukung,” tegas Rizal.
  

  
Ia mengatakan bahwa saat ini Undang-Undang Perkoperasian masih terus dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. 

“Undang-Undang Perkoperasian masih berjalan di badan legislatif. Saya juga masuk ke badan legislatif, kita ada beberapa usulan yang sangat penting,” ungkapnya.

Menurut dia, revisi UU Perkoperasian menjadi krusial karena di sejumlah daerah banyak koperasi yang didirikan namun kemudian bermasalah dalam pengelolaannya.

Salah satu poin utama yang tengah diperjuangkan Fraksi PKS adalah pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi.

“Kita lagi perjuangkan adanya lembaga penjaminan simpanan koperasi, LPS Koperasi. Jadi, nasabah atau anggota koperasi itu nyaman apabila ada penyelewengan atau apa, bisa ditanggung oleh LPS Koperasi. Itu poin utamanya sih yang lagi kita perjuangkan,” jelasnya.

Rizal menegaskan, keberadaan LPS Koperasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat.

Sementara itu, terkait poin-poin lain dalam revisi UU, seperti jumlah anggota dan sistem internal koperasi, Rizal menilai hal tersebut sebaiknya menjadi ranah internal masing-masing koperasi.

“Yang lain-lain mengenai berapa anggota, internal sistemnya itu sistem internal saja dari koperasi,” pungkas Legislator PKS ini.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya