Berita

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Rizal Bawazier. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Legislator PKS: Kopdes Merah Putih Harus Kita Dukung!

SELASA, 13 JANUARI 2026 | 17:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai bagian dari kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus didukung untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Rizal Bawazier kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 13 Januari 2026.

“Untuk koperasi Merah Putih, memang itu karena program pemerintah, harus kita dukung,” tegas Rizal.
  

  
Ia mengatakan bahwa saat ini Undang-Undang Perkoperasian masih terus dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. 

“Undang-Undang Perkoperasian masih berjalan di badan legislatif. Saya juga masuk ke badan legislatif, kita ada beberapa usulan yang sangat penting,” ungkapnya.

Menurut dia, revisi UU Perkoperasian menjadi krusial karena di sejumlah daerah banyak koperasi yang didirikan namun kemudian bermasalah dalam pengelolaannya.

Salah satu poin utama yang tengah diperjuangkan Fraksi PKS adalah pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi.

“Kita lagi perjuangkan adanya lembaga penjaminan simpanan koperasi, LPS Koperasi. Jadi, nasabah atau anggota koperasi itu nyaman apabila ada penyelewengan atau apa, bisa ditanggung oleh LPS Koperasi. Itu poin utamanya sih yang lagi kita perjuangkan,” jelasnya.

Rizal menegaskan, keberadaan LPS Koperasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat.

Sementara itu, terkait poin-poin lain dalam revisi UU, seperti jumlah anggota dan sistem internal koperasi, Rizal menilai hal tersebut sebaiknya menjadi ranah internal masing-masing koperasi.

“Yang lain-lain mengenai berapa anggota, internal sistemnya itu sistem internal saja dari koperasi,” pungkas Legislator PKS ini.


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya