PDIP Kekuatan Penyeimbang Kekuasaan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan partai ideologis sekaligus partai pelopor. Karena itu, PDIP memiliki tanggung jawab sebagai partai penyeimbang pemerintah.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di acara penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP tahun 2026, di Ancol, Jakarta Utara, pada Senin 12 Januari 2026.

“Ini bukan sikap netral. Ini bukan posisi abu-abu. Ini adalah keputusan ideologis,” kata Megawati.

Presiden ke-5 RI ini menuturkan bahwa sebagai partai ideologis yang mewarisi ajaran Bung Karno, PDIP memandang peran penyeimbang bukan sebagai sikap negatif atau destruktif. 

Sebaliknya, hal tersebut merupakan pengabdian politik kepada rakyat, bangsa, dan negara, sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila dan UUD 1945.

“Kita mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat, yang menjamin keadilan sosial, memperkuat kedaulatan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup,” kata Megawati.

Meski begitu, Megawati menekankan bahwa pada saat yang sama, PDIP memiliki kewajiban sejarah dan konstitusional untuk mengoreksi, menentang, bahkan melawan kebijakan yang menyimpang dari Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

“Pengalaman sejarah juga membuktikan bahwa legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Megawati.