Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio. (Foto: KedaiKOPI)
Lembaga Survei KedaiKOPI merilis laporan lengkap hasil riset kualitatif bertajuk "Eksplorasi Kriteria Pemimpin Ideal Nasional".
Penelitian dengan metode Focus Group Discussion (FGD) ini dilaksanakan pada 2-3 Desember 2025, melibatkan 30 responden dari beragam latar belakang termasuk akademisi, NGO, mahasiswa, jurnalis, ibu rumah tangga, pengemudi ojek online, pedagang, pengusaha, ketua RT, dan guru, dengan komposisi 73,3 persen laki-laki dan 26,7 persen perempuan.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menjelaskan, riset ini dilakukan untuk menginformasikan kepada elite politik dan calon pemimpin tentang kriteria, kategori, kompetensi pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat di Indonesia.
“Riset ini untuk menginformasikan kepada elite politik, kepada calon pemimpin tentang kriteria, kategori, kompetensi pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat di Indonesia,” kata Hensat, sapaan akrabnya, dikutip Senin, 12 Januari 2026.
Laporan FGD Lembaga Survei KedaiKOPI Desember 2025 menyoroti perbedaan pilihan kelompok elite dan non-elite terhadap kriteria pemimpin ideal. Kelompok elite memilih pemimpin yang merakyat melalui blusukan untuk membangun image kesejahteraan masyarakat, ketegasan lewat perencanaan strategis dan pengambilan risiko, serta visi jangka panjang yang besar.
Sementara kelompok non-elite memilih gesture empatik, tampilan sederhana, serta respons cepat pada krisis seperti bencana atau tragedi tewasnya Affan, dengan religiusitas sebagai shortcut moral melalui ritual ibadah dan kepekaan terhadap isu Palestina.
Pada kompetensi, kelompok elite melihat kecerdasan seorang pemimpin dari kualitas berpikir berbasis data dan logika, problem solving strategis dengan tim kompeten regulasi, serta wawasan luas geopolitik ekologis tata kelola.
Sebaliknya, kelompok non-elite memilih ijazah, komunikasi bahasa keseharian arahan langsung ke bawahan, serta pemerataan akses hak dasar layanan masyarakat sebagai legitimasi kecerdasan.
Meski begitu, keduanya sepakat kredensial pengalaman dan prestasi bebas kontroversi, meski non-elit menambahkan latar keluarga bersih sebagai salah satu kriteria.
Untuk isu kebijakan, kelompok elit memilih prioritas geopolitik kedaulatan global, lingkungan keadilan ekologis moratorium tambang, good governance regulasi BUMN militer.
Berbeda dari itu, kelompok non-elit memilih pungli, birokrasi BPJS kanal aduan responsif, bansos dan pangan murah, serta Palestina sebagai isu geopolitik utama. Keduanya setuju dengan isu pemerataan pendidikan kesehatan ekonomi, walau non-elit lebih dekat ke kebutuhan yang langsung terasa manfaatnya.
Dari sisi opini politik uang, kedua kelompok melihat itu sebagai norma strategi pemenangan. Gambaran yang didapatkan adalah politik uang yang berbentuk sedekah, uang transport, dan kontrak yang mengikat.
"Kita tidak bicara tentang siapa, kita tidak bicara tentang nama, tapi kita memberikan masukan kepada rakyat Indonesia, ini loh sebetulnya dari hasil FGD kita, pemimpin idealnya itu seperti apa, karakter, kriteria, kategori, dan isu yang dibawa oleh mereka,” tandas Hensat.
