DPR Kawal Ketat PPIH 2026: Tekankan Disiplin Petugas dan Transparansi Kuota

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M menjadi momentum besar bagi transformasi pelayanan jemaah Indonesia. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja Haji, Abdul Wachid, menegaskan bahwa keberhasilan haji tahun ini sangat bergantung pada integritas para petugas di lapangan.

Dalam pembukaan Diklat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Asrama Haji Jakarta, Minggu 11 Januari 2026, Abdul Wachid menyampaikan bahwa DPR akan memperketat fungsi pengawasan langsung di Arab Saudi.

Ia juga mengapresiasi terobosan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang memperpanjang masa diklat petugas hingga 30 hari serta menyertakan pelatihan bahasa Arab.

"Dan salah satu keberhasilan adalah dari petugas. Oleh karena itu, ini sudah langkah bagus. Petugas akan didiklat tidak hanya 20 hari, tapi sampai 30 hari dan ditambah lagi adalah dengan berbahasa Arab. Itu suatu langkah yang maju ya," ujarnya.

Berdasarkan pengalaman pengawasan pada periode sebelumnya (2023-2025), kedisiplinan masih menjadi catatan merah. Ia menyoroti oknum petugas yang kerap meninggalkan tugas, yang dampaknya sangat mengganggu pelayanan di Tanah Suci.

Ia meminta petugas tahun ini lebih jeli mengawasi kontrak layanan.

 "Terutama tadi saya minta pengawasan untuk pemondokan, isi daripada kamar dia harus tahu petugas ini, maksimal 4. Terus katering yang sesuai dengan kontrak harus sama," tambahnya.

Tantangan terberat dalam haji adalah fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Untuk mengantisipasi jemaah lansia yang telantar, tahun ini pemerintah merekrut personel TNI-Polri hingga dua kali lipat dibanding tahun lalu, yakni sebanyak 185 personel.

"Nah ini ada TNI-Polri, kementerian merekrut dua kali lipat dari tahun yang lalu. Jadi dengan demikian, kami berharap nanti tidak ada temuan-temuan di Arafah para jemaah terutama lansia terlantar, tidak ada yang nolong. Ini yang sangat penting," jelasnya.

Selain kesiapan fisik petugas, Abdul Wachid membawa misi penting dari Pansus Haji terkait transparansi kuota. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi praktik "loncat nomor" atau keberangkatan jemaah yang belum waktunya karena permainan oknum.

"Kami harapkan ke depan, pelaksanaan haji ini benar-benar diberikan kepada mereka yang memang berhak mendapatkan kuota haji... Tidak seperti tahun lalu, di mana ada yang loncat-loncat, yang belum jatahnya berangkat, berani 'wani piro'," tegasnya.