Wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD dikritik para kader muda PDIP.
Politikus Muda PDIP, Muhammad Syaeful Mujab, menyatakan bahwa alasan politik uang (money politics) tidak seharusnya dijadikan pembenaran untuk merampas hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
Sebab, persoalan politik uang adalah tantangan yang harus diselesaikan tanpa harus mengamputasi hak pilih masyarakat.
"PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih," tegas Mujab saat jumpa pers di hari kedua Rakernas I PDIP, di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, pada Minggu, 11 Januari 2026.
Mujab mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah memberikan sinyal kuat terkait posisi partai dalam pidato pembukaan Rakernas. Megawati mengibaratkan kondisi demokrasi Indonesia saat ini seperti senam Poco-Poco yang bergerak maju dan mundur.
"Bu Mega sudah memberikan hint sedikit, 'Kok demokrasi kita tuh kayak senam Poco-Poco, ya?'. Semalam saya cek di YouTube, senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur," ungkap eks Ketua BEM UI itu.
Menurut Mujab, momentum pengkajian ulang sistem Pilkada ini akan menjadi pembuktian apakah Indonesia ingin demokrasinya berkembang atau justru mengalami kemunduran.
Senada dengan itu, Politikus Muda PDIP lainnya, Seno Bagaskoro, menekankan pentingnya kedekatan emosional (bonding) antara pemimpin dan rakyat yang hanya bisa tercipta melalui pemilihan langsung.
"Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat, maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa selesai," ujar Seno.
Seno menambahkan, bagi PDIP, pemilu bukan sekadar urusan memenangkan kursi (how to win), melainkan bagaimana cara memimpin dan mengelola pemerintahan dengan amanah (how to govern).
"Rakyat sudah menghadapi banyak kesulitan hidup. Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat," pungkasnya.
Adapun, sikap resmi PDIP mengenai sistem Pilkada ini dijadwalkan akan diumumkan secara formal dalam rekomendasi hasil Rakernas I pada Senin, 12 Januari 2026.
