Berita

UMKM Makan Bergizi Gratis binaan BRI (Foto: bri.co.id)

Kesehatan

Ironi Pangan di Indonesia: 43 Persen Rakyat Tak Mampu Makan Bergizi

SABTU, 10 JANUARI 2026 | 10:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Data terbaru dari FAO (2025) mengungkap fakta pahit, yaitu 43,5 persen penduduk Indonesia tidak mampu membeli pangan sehat. 

Kondisi ini dipertegas oleh Global Hunger Index 2025 yang menempatkan level kelaparan Indonesia pada posisi ke-70 dari 123 negara. Posisi tersebut masih jauh dari kata sejahtera. 

Bagi jutaan keluarga prasejahtera, urusan perut bukan lagi soal selera, melainkan upaya bertahan hidup di tengah fluktuasi harga pasar yang seringkali membuat protein menjadi barang mewah yang tak terjangkau.


Sebuah kisah menyentuh datang dari Kabupaten Kaur, Bengkulu. Seorang siswa memilih menyimpan telur rebus dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dibawa pulang. Alasannya sederhana namun menyesakkan: "Untuk Ayah, karena kami jarang makan telur di rumah."

Program MBG bukan sekadar urusan perut, melainkan intervensi negara untuk memutus rantai kemiskinan dan stunting. 

MBG saat ini telah menjangkau jutaan jiwa dengan target utama adalah 5,49 juta jiwa warga prasejahtera, termasuk ibu hamil, bayi, hingga pelajar dari Sabang sampai Merauke. Dari kacamata medis, program ini adalah kunci bagi pembentukan generasi unggul. 

Prof. Dr. dr. Soedjatmiko, SpA (K), menjelaskan bahwa nutrisi lengkap harus diberikan tanpa jeda sejak anak di dalam kandungan hingga usia 2 tahun. 

“Kualitas nutrisi pada periode emas inilah yang kelak menentukan kualitas kesehatan dan produktivitas manusia saat dewasa,” tegasnya, dalam keterangan yang dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu 10 Januari 2026. 

Namun, ia juga mengingatkan bahwa distribusi untuk ibu hamil di pelosok harus dipikirkan secara matang melalui sistem pengantaran langsung ke rumah, seraya mendorong penggunaan bahan pangan lokal agar keluarga prasejahtera nantinya “mampu menyiapkan makanan bergizi secara mandiri dan tidak selamanya bergantung pada bantuan.”

Secara ekonomi, MBG bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi strategis. 

M. Rizal Taufikurahman dari INDEF memproyeksikan bahwa program ini berpotensi meningkatkan PDB nasional hingga 0,17 persen pada awal 2040-an. 

Hal ini menegaskan bahwa kecerdasan yang dibangun dari piring makan hari ini adalah modal utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Meski implementasinya menantang, dukungan kolektif menjadi kunci agar program ini tepat sasaran dan mampu mengubah nasib jutaan keluarga dari Sabang hingga Merauke.

Program MBG adalah investasi infrastruktur manusia. Kecerdasan anak bangsa yang dibangun hari ini adalah modal utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Jusuf Kalla: Konflik Timteng Berpotensi Tekan Ekonomi Global dan Indonesia

Jumat, 13 Maret 2026 | 04:19

Permohonan Restorative Justice Rismon Menggemparkan

Jumat, 13 Maret 2026 | 04:07

Reset Amerika

Jumat, 13 Maret 2026 | 04:01

Sinopsis One Piece Season 2 di Netflix Petualangan Baru Luffy di Grand Line

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:32

Rismon Ajukan RJ, Ahmad Khozinudin: Label Pengkhianat akan Abadi

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:23

BPKH Bukukan Aset Konsolidasi Rp238,99 Triliun hingga Akhir 2025

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:08

ICWA Minta RI Kaji Lagi soal Gabung Board of Peace

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:00

Rismon Siap Dicap Pengkhianat Usai Minta Maaf ke Jokowi

Jumat, 13 Maret 2026 | 02:24

Indonesia Diminta Aktif Dorong Perdamaian Timteng

Jumat, 13 Maret 2026 | 02:07

KPK Sita Aset Rp100 Miliar Lebih dari Skandal Kuota Haji Era Yaqut

Jumat, 13 Maret 2026 | 02:04

Selengkapnya