Pilkada Gaya Orba: Permufakatan Elite Rebut Kedaulatan Rakyat

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat menolak keras wacana mekanisme Pilkada gaya Orde Baru (Orba) alias dikembalikan kepada DPRD. 

Wakil Ketua Umum Gerakan Rakyat, Yusuf Lakaseng menilai, upaya pemerintah bersama partai pendukungnya, khususnya Partai Golkar, sebagai sebuah permufakatan elite yang bertujuan merampas hak kedaulatan rakyat.

"Mereka ingin mengubahnya dari daulat rakyat menjadi daulat elite kembali," kata Yusuf dalam pernyataannya, dikutip Kamis 8 Januari 2026.

Yusuf menyanggah argumen pemerintah yang menyebutkan bahwa Pilkada langsung memicu biaya tinggi dan perpecahan di masyarakat. Menurutnya, alasan tersebut bersifat manipulatif untuk menutupi ambisi mempertahankan kekuasaan dengan cara yang lebih mudah.

Ia justru menuding elite politiklah yang menjadi pemicu utama mahalnya biaya politik, termasuk praktik politik uang dan politik "gentong babi" (pork barrel politics) yang dilakukan dengan menyogok rakyat demi melanggengkan kekuasaan.

"Mahalnya biaya politik bukan akibat mekanisme pemilihannya, tapi berakar dari kebodohan dan kemiskinan rakyat yang bukannya dientaskan, malah dibiarkan agar mudah disogok," kata Yusuf.

Faktor lainnya, kata Yusuf, adalah buruknya partai politik yang menetapkan mahar politik terlalu mahal bagi kandidat.

"Memang benar pilkada lewat DPRD juga demokratis, tapi kadar demokratisnya jauh lebih rendah dibandingkan pemilihan langsung oleh rakyat," pungkas Yusuf.