Berita

Peserta didik menikmati Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: BGN)

Politik

Klaim Keberhasilan MBG Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas Menu

KAMIS, 08 JANUARI 2026 | 15:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Klaim Presiden Prabowo Subianto terkait keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 99,99 persen tidak perlu dipersoalkan. 

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, yang lebih penting saat ini adalah memastikan program tersebut benar-benar berjalan aman dan memenuhi standar gizi anak.

“Saya kira untuk keberhasilan MBG saat ini perlu diapresiasi, soal klaim Pak Presiden sebaiknya tidak perlu dipermasalahkan, yang kami harus lakukan saat ini adalah memberikan dukungan dan pengawalan agar target pemerintah dapat dicapai untuk anak-anak Indonesia,” kata Irma, Kamis, 8 Januari 2026.


Irma mengungkapkan, laporan kasus keracunan makanan akibat MBG saat ini sudah menurun signifikan. Namun, ia menyoroti masih adanya persoalan pada kualitas menu yang disajikan kepada peserta didik.

“Alhamdulilah untuk keracunan makanan memang sudah 80 persen dapat diminimalkan, tetapi untuk kecukupan gizi masih belum sesuai target, karena masih banyak menu yang tidak sehat,” ungkap Irma.

Ia menambahkan, Komisi IX DPR masih menemukan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar sanitasi. Selain itu, masih terdapat menu yang mengandung gula, garam, dan lemak (GGL) berlebihan, penggunaan susu impor, serta makanan berbahan pengawet seperti bakso dan roti.

“Ini yang masih menjadi PR kami di Komisi IX DPR, dan ini kami temukan di dapil-dapil kami masing-masing,” ujar dia.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Komisi IX akan menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada awal masa sidang. Rapat tersebut akan membahas standar gizi, kualitas menu, serta kondisi SPPG yang sanitasinya dinilai belum layak.

“Jika dibiarkan akan jadi bom waktu jika SPPG pengap, sempit, dan sanitasinya buruk,” pungkas legislator Fraksi Partai NasDem itu.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya