Berita

Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf dalam acara Outlook Penyelenggaran Ibadah Haji 1447H/2026M (Foto: Kemenhaj)

Nusantara

Evaluasi Haji: Pemerintah Pastikan Tidak Ada Lagi Jamaah Tak Layak Medis yang Berangkat

KAMIS, 08 JANUARI 2026 | 10:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah mengambil langkah tegas dalam menyeleksi kondisi kesehatan jamaah haji yang akan berangkat tahun ini. 

Keputusan untuk memperketat standar istitha’ah (kemampuan) kesehatan ini diambil menyusul evaluasi besar-besaran terhadap tingginya angka kematian jamaah Indonesia pada musim haji tahun lalu.

Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa masalah kesehatan ini telah menjadi perhatian serius di tingkat internasional. Tingginya angka kematian jamaah asal Indonesia sempat memicu respons langsung dari otoritas tertinggi Arab Saudi.


"Tahun lalu Indonesia menerima banyak komplain dari Pemerintah Arab Saudi terkait tingginya angka jamaah yang meninggal dunia. Bahkan, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) sempat menyampaikan langsung bahwa jamaah Indonesia menyumbang hampir separuh dari total kematian jamaah haji di dunia," ujar Menteri Irfan, dalam acara Outlook Penyelenggaran Ibadah Haji 1447H/2026M.

Teguran tersebut menjadi dasar bagi Kementerian untuk melakukan perbaikan menyeluruh. Menteri Irfan mengakui bahwa saat ini fokus utamanya selalu tertuju pada kesiapan fisik jamaah Indonesia.

Meski standar kesehatan Indonesia sebenarnya sudah baik, Menteri Haji mengakui adanya celah pada tahun lalu yang membuat implementasi di lapangan tidak berjalan maksimal.

"Bukan berarti standar kita sebelumnya buruk, hanya saja tahun lalu ada kondisi yang menyebabkan standar tersebut tidak diterapkan secara penuh. Akibatnya, masih ada jamaah yang sebenarnya tidak layak secara kesehatan, tetapi tetap lolos berangkat,"  jelasnya.

Salah satu alasan utama pengetatan ini adalah adanya kebijakan baru dari Kerajaan Arab Saudi. Pihak Saudi berencana melakukan pemeriksaan kesehatan secara acak (random check) terhadap jamaah yang baru tiba di bandara. Jika ditemukan jamaah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, mereka akan langsung dipulangkan ke tanah air saat itu juga.

Untuk menghindari trauma dan kerugian bagi jamaah, Pemerintah Indonesia memilih untuk bertindak preventif sejak di dalam negeri.

"Saya tidak ingin hal itu terjadi. Daripada jamaah dipulangkan dari Arab Saudi, lebih baik tidak diberangkatkan sejak awal. Itulah alasan utama mengapa tahun ini istitha’ah kesehatan diperketat," tegas Menteri Irfan.

Hingga saat ini, proses pengetatan kesehatan tersebut dilaporkan berjalan lancar. Berdasarkan laporan dari Direktorat Kesehatan Haji, tidak ditemukan lagi upaya intervensi atau tekanan dari pihak luar untuk meloloskan jamaah yang tidak memenuhi kriteria medis, sebuah masalah yang sempat muncul pada tahun-tahun sebelumnya.

Langkah ini diharapkan dapat menurunkan angka kematian jamaah secara signifikan dan memastikan seluruh tamu Allah dari Indonesia dapat menjalankan ibadah dalam kondisi fisik yang prima.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya