Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. (Foto: Tim Eddy Soeparno)

Politik

Program Waste to Energy Dimulai, Eddy Soeparno Bicara Pentingnya Kesiapan Daerah

RABU, 07 JANUARI 2026 | 18:44 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan pemerintah segera memulai pembangunan proyek "Waste to Energy" atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang akan diluncurkan di 34 titik. 

Menurut Prasetyo, PSEL merupakan bagian dari program hilirisasi yang akan dilakukan peletakan batu pertama pada bulan ini hingga Maret mendatang.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan rasa syukur dan menegaskan kembali dukungannya untuk program Waste to Energy ini. 


"Terobosan Presiden Prabowo dengan program WTE menjadi kebijakan penting dalam memenuhi hak warga untuk lingkungan hidup yang bersih dan sehat sekaligus menghasilkan energi terbarukan," kata Eddy kepada wartawan di Jakarta, Rabu 7 Januari 2025.

Dia juga menyampaikan bahwa selama terlibat dalam penyusunan Perpres 109/2025 tentang WTE banyak masukan yang disampaikan untuk memastikan implementasi program berjalan lancar. 

"Dalam pembahasan Perpres 109/2025 kami ikut memberikan masukan agar program ini bisa sinergi dengan kesiapan daerah mulai dari pemda, perangkat hingga  warga dalam implementasinya," tambah Eddy. 

Selama fase persiapan program Waste to Energy, Eddy Soeparno menyampaikan ia terus menjalin dialog dengan Walikota di beberapa daerah prioritas penerapan program. 

Menurut Eddy, dalam dialog tersebut ada banyak aspirasi yang disampaikan kepala daerah terkait pelaksanaan program ini. 

"Berbagai aspirasi disampaikan seperti misalnya mengenai upaya memaksimalkan kapasitas 1000 ton hingga bagaimana agar program WTE ini sejalan dengan upaya mengubah perilaku masyarakat di hulu-nya," lanjut Eddy. 

Wakil Ketua Umum PAN ini juga menyampaikan pentingnya daerah mempersiapkan masa transisi selama program ini dipersiapkan, khususnya menghadapi lonjakan sampah di lebaran atau menjelang hari-hari besar lainnya. 

"Persiapan masa transisi ini dapat dilakukan dengan penguatan layanan dasar pengelolaan sampah, optimalisasi pengangkutan sampah, penataan tempat penampungan sementara, serta penertiban praktik pembuangan liar," pungkasnya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya