Berita

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Publika

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

RABU, 07 JANUARI 2026 | 01:53 WIB

MARI kita bedah kenapa Bahlil Lahadalia bisa menjadi "anak emas" di dua rezim (Jokowi dan Prabowo) meskipun penuh kontroversi.

Dari kacamata investigatif dan politik, posisi Bahlil bukan sekadar menteri biasa. Dia adalah "The Ultimate Fixer" atau eksekutor lapangan yang berani "kotor tangan" untuk kepentingan penguasa.

Berikut adalah bedah rekam jejak dan analisis kenapa dia begitu disayang elite:


Profil: Dari Sopir Angkot ke Puncak Kekuasaan (Narasi Zero to Hero)

Secara personal branding, kisah hidupnya "menjual". Lahir di Maluku, besar di Papua, pernah jadi supir angkot dan penjual kue. Ini narasi yang disukai politisi untuk menunjukkan keberpihakan pada "wong cilik".

Jalur Masuk: Jalur utamanya bukan akademisi atau teknokrat, tapi HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia). Di sini dia membangun jaringan bisnis dan politik yang kuat, termasuk kedekatan awal dengan Jokowi yang juga berlatar belakang pengusaha.

Kenapa Dia Jadi "Kesayangan"? (Analisis Behind The Scenes). Bahlil memiliki apa yang jarang dimiliki teknokrat lulusan Ivy League: Loyalitas Tanpa Syarat & Keberanian Menabrak Aturan.

Eksekutor "Hilirisasi" & Investasi: Jokowi butuh uang masuk cepat. Bahlil dengan gaya preman pasarnya (dalam arti positif: lincah, berani terobos birokrasi) mampu merealisasikan target investasi yang macet di tangan menteri sebelumnya (seperti Tom Lembong). Dia yang membereskan sengketa lahan dan izin di lapangan.

Operator Politik "Kotor"

Kudeta Partai Golkar: Ingat bagaimana Airlangga Hartarto tiba-tiba mundur dan Bahlil naik jadi Ketua Umum Golkar dalam waktu kilat (Agustus 2024)? Ini operasi senyap tingkat tinggi untuk mengamankan kendaraan politik bagi Jokowi dan Prabowo di parlemen. Bahlil adalah "kuda troya" yang sukses menjalankan misi ini.

Izin Tambang untuk Ormas: Bahlil adalah otak di balik kebijakan membagi-bagikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ke ormas keagamaan. Secara politis, ini langkah jenius (dan licik) untuk "membeli" diam dan dukungan ormas besar agar tidak mengkritik pemerintah.

Rekam Jejak Kontroversi (Yang Justru Disukai Penguasa)

Kontroversi Bahlil justru menunjukkan dia siap menjadi "bemper" presiden. Dia pasang badan, sehingga kritik publik mengarah ke dia, bukan ke Presiden.

Skandal Gelar Doktor UI (S3 Kilat): Meraih gelar doktor dalam 20 bulan di UI, yang kemudian ditangguhkan. Ini menunjukkan ambisinya untuk mendapatkan legitimasi akademis demi menutupi kekurangan latar belakang pendidikannya, meski caranya menabrak etika akademik.

Raja Jawa & Konflik Kepentingan: Ucapannya soal "Jangan main-main dengan Raja Jawa" adalah sinyal terbuka kepada musuh politik Jokowi. Di sisi lain, investigasi media (seperti Tempo) sering menyoroti dugaan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya mendapat "karpet merah" di sektor tambang nikel.

Kasus "Upeti" Izin Tambang: Sempat ramai isu dugaan permintaan "fee" untuk menghidupkan kembali izin tambang yang dicabut. Meski dibantah, isu ini memperkuat citra bahwa kekuasaan perizinan di tangannya sangat transactional.

Kesimpulan: Aset atau Beban?

Di mata publik dan pengamat hukum, Bahlil mungkin dilihat sebagai simbol kemunduran etika pejabat publik (konflik kepentingan, etika akademik).

Namun, di mata Presiden (Jokowi dan Prabowo), Bahlil adalah aset tak ternilai. Kenapa? Karena dia: Pencari Dana (Fundraiser) lewat kendali atas tambang dan investasi; Pengendali Partai: Memegang Golkar berarti mengamankan stabilitas parlemen dan Bemper Politik: Siap disalahkan demi melindungi "Bos Besar".

Selama politik Indonesia masih transaksional dan butuh "dana taktis" dari sumber daya alam, orang seperti Bahlil akan selalu mendapat panggung utama.

Dia bukan sekadar menteri, dia adalah "kasir" dan "jenderal lapangan" untuk urusan logistik politik.


Drs. Ariadi MSi
Akademisi dan Praktisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya