Presiden RI, Prabowo Subianto. (Foto: Setneg)
Apresiasi tinggi diberikan Anggota Komisi IV dari Fraksi PKB DPR RI Usman Husin terhadap capaian swasembada beras pemerintahan Prabowo Subianto.
“Ini adalah hasil dari kerja keras banyak pihak berkat dukungan Presiden Prabowo Subianto. Namun, keberhasilan ini tidak boleh berhenti pada angka produksi semata. Negara wajib memastikan petani hidup sejahtera,” ujar Usman Husin di Jakarta, Selasa, 6 Januari 2026.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia resmi mencapai swasembada beras. Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam ketahanan pangan nasional. Swasembada beras ini salah satunya ditandai dengan tidak adanya impor beras sepanjang tahun 2025 lalu.
Usman menjelaskan, swasembada beras secara konsep menandakan bahwa kebutuhan beras domestik telah terpenuhi tanpa ketergantungan pada impor.
Dengan demikian, Indonesia seharusnya lebih terlindungi dari gejolak harga pangan global, krisis geopolitik, maupun gangguan rantai pasok internasional.
“Selain itu, swasembada juga membuka peluang penguatan sektor pertanian nasional melalui perbaikan infrastruktur irigasi, distribusi pupuk, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern,” katanya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa capaian swasembada tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Berdasarkan berbagai data, sebagian besar petani Indonesia masih berada pada kelompok pendapatan rendah, dengan kepemilikan lahan sempit dan biaya produksi yang terus meningkat.
Harga gabah di tingkat petani kerap tidak stabil dan sering kali tidak mencerminkan biaya produksi yang mereka keluarkan.
“Jika negara sudah swasembada, tetapi petaninya tetap miskin, maka ada yang keliru dalam tata kelola pangan kita. Swasembada harus dimaknai sebagai jaminan bahwa hasil panen petani terserap secara maksimal dengan harga yang adil, bukan justru menekan petani di hulu,” tegasnya.
Legislator asal Nusa tenggara Timur (NTT) ini menilai, tantangan utama pasca-swasembada adalah memastikan keberpihakan kebijakan pada petani, mulai dari penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) yang realistis, penguatan peran Bulog dalam menyerap gabah, hingga perlindungan petani dari praktik tengkulak dan permainan pasar. Tanpa intervensi negara yang kuat, surplus produksi justru berpotensi menurunkan harga di tingkat petani.
Usman juga meminta pemerintah memastikan tidak ada impor beras, baik langsung maupun terselubung, atas nama apa pun selama stok dalam negeri mencukupi. Ia menekankan bahwa lemahnya pengawasan impor dapat merusak harga pasar dan memukul petani lokal dan menciderai target swasembada yang telah tercapai.
“Ke depan, pemerintah harus menjadikan kesejahteraan petani sebagai salah satu indikator keberhasilan swasembada pangan. Bukan hanya soal cukup atau tidaknya beras, tetapi apakah petani bisa hidup layak, menyekolahkan anaknya, dan berproduksi secara berkelanjutan,” pungkasnya.
