Berita

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berjalan meninggalkan ruangan usai Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu, 15 Maret 2020. (Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Hukum

Demokrat Laporkan ke Polisi Empat Akun Medsos yang Fitnah SBY di Balik Isu Ijazah Jokowi

SELASA, 06 JANUARI 2026 | 14:27 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Partai Demokrat resmi menempuh jalur hukum atas dugaan fitnah yang diarahkan kepada mantan Presiden sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Empat akun media sosial dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena dinilai secara sengaja menyebarkan narasi menyesatkan yang menuding SBY berada di balik isu pengungkapan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami sudah beri waktu 3x24 jam (melalui somasi), ada yang pura-pura minta maaf tapi jelas tidak serius. Karena itu kami tempuh jalur hukum," Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat Muhajir dilansir RMOLJabar, Selasa, 6 Januari 2025.


Laporan Partai Demokrat teregister dengan laporan polisi nomor LP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 5 Januari 2026.

Empat akun yang dilaporkan masing-masing tiga akun YouTube, yakni @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, dan @KajianOnline, serta satu akun TikTok @sudirowibudhiusmp.

Keempat akun tersebut dinilai secara masif memproduksi dan menyebarkan konten hoaks yang mengaitkan SBY dan Partai Demokrat sebagai aktor politik di balik isu ijazah palsu Presiden Jokowi.

Dalam laporan tersebut, Demokrat menggunakan Pasal 263 ayat (1) dan (2) jo Pasal 264 KUHP terkait penyebaran berita bohong, berlebihan atau tidak lengkap yang berpotensi menimbulkan keresahan dan kerusuhan di masyarakat dengan ancaman pidana 2 hingga 6 tahun penjara serta denda kategori III hingga V.

Muhajir menegaskan tudingan yang mengaitkan SBY dengan isu ijazah palsu Presiden Jokowi merupakan bagian dari propaganda politik yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk merusak reputasi SBY sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap Partai Demokrat.

Meski salah satu akun sempat mengunggah permintaan maaf, Demokrat menilai langkah tersebut tidak mencerminkan itikad baik. Partai berlambang bintang mercy berharap Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti laporan tersebut dan memanggil pihak-pihak terkait.

"Konten mereka bukan berisi kritik tetapi fitnah yang diarahkan secara sistematis untuk membangun persepsi seolah-olah Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu. Narasi yang sangat menyesatkan dan mencederai demokrasi," tegas Muhajir.

"Demokrat tidak akan diam ketika nama baik Pak SBY dan partai dicoreng," tambahnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya