Demo di Patung Kuda Tuntut Tanggung Jawab Negara

Mahasiswa dan pemuda kembali turun ke jalan. Demonstrasi di Patung Kuda Jakarta hari Senin kemarin, 5 Januari 2025, merespons tragedi kemanusiaan yang merenggut 1.167 nyawa akibat bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Demonstrasi digagas Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) bersama Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta yang telah membangun koalisi 23 organisasi mahasiswa lintas daerah, pemuda dan BEM, menuntut pertanggungjawaban negara. Koalisi menegaskan bencana yang terjadi merupakan bencana antropogenik akibat kerusakan lingkungan di hulu daerah aliran sungai (DAS) yang dipicu kebijakan industri ekstraktif dan pembukaan lahan skala besar.

"Bukan semata bencana alam tetapi kejahatan ekologis akibat kebijakan yang merusak hutan dan mengabaikan nyawa rakyat. Hari ini Sumatera besok bisa Kalimantan atau Papua, kami menolak diwarisi kehancuran," tegas Ketua Umum GHARIS sekaligus Koordinator Aksi, Simanjuntak, dalam orasinya.

Mereka mengecam narasi pemerintah yang dinilai menyederhanakan tragedi dengan menyalahkan faktor hujan, media sosial, hingga masyarakat tanpa menyentuh tata kelola lingkungan yang menjadi akar persoalan. Mereka juga mendesak Presiden untuk segera mencopot sejumlah pejabat yang dianggap gagal dan tidak memiliki sense of crisis. Di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dinilai meremehkan kepastian hukum tata kelola darurat bencana, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dikritik karena tetap melakukan kunjungan dinas saat Sumatera dilanda krisis.

Nama lain yang disorot adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dituding mengelak dengan menyalahkan faktor alam, serta Kepala BNPB yang dinilai lamban dan gagal mengoordinasikan manajemen bencana di lapangan. Koalisi juga menyinggung keterlibatan sejumlah pejabat dari unsur TNI dan BGN yang dinilai memicu polemik di tengah penderitaan rakyat.

Meski tragedi terjadi di Sumatera, aksi ini mendapat dukungan mahasiswa dari Banten, Jawa, Kalimantan hingga Sulawesi sebagai bentuk solidaritas nasional.

"Kami ingin memastikan Sumatera tidak sendirian. Ketidakadilan di satu daerah adalah luka seluruh bangsa. Musuh kita jelas, kebijakan yang merusak alam dan mengabaikan nyawa rakyat," ujar Ketua Umum HMB Jakarta, Deri Ardiansyah.

Dalam aksi tersebut, koalisi menyampaikan lima tuntutan utama yakni penetapan status bencana nasional, moratorium total izin industri di seluruh hulu DAS Indonesia, pencopotan pejabat yang dinilai inkompeten, permintaan maaf terbuka Presiden atas kegagalan kebijakan ekologis, serta restorasi lingkungan sebagai solusi jangka panjang.

Aksi ditutup dengan penggalangan dana kemanusiaan sebagai bentuk solidaritas mahasiswa kepada para korban banjir bandang di Sumatera.