Berita

Ilustrasi. (Foto: AI)

Publika

Keonaran Dunia: Demokrasi, Riba, dan Energi

SELASA, 06 JANUARI 2026 | 06:25 WIB

KEONARAN dunia akibat Invasi AS ke Venezuela atas nama demokrasi dan penangkapan Maduro atas tuduhan narkoba mengungkap beberapa hal. Pertama, seperti sinyalemen Bloom dan Chomsky, demokrasi memang ekspor AS yang paling mematikan, sekaligus operasi bendera palsu yang paling mengelabui terutama bagi bangsa yang lama dijajah seperti Indonesia yang rakyatnya merindukan kebebasan. 

Demokrasi adalah operasi bendera palsu untuk menutupi proses perampokan yang tidak berhenti sejak proklamasi kemerdekaan hingga hari ini. Riba sebagai korupsi sistemik yang paling merusak dan memperbudak adalah uang kertas yang dicetak out of thin air tanpa pijakan emas. Bukan bunga pinjaman. Sekarang uang elektronik. 

James Wharram suatu ketika mengatakan bahwa korupsi orang Indonesia tergolong amatiran dibanding perampokan kekayaan Indonesia melalui sistem keuangan global ribawi ini. Dedolarisasi perdagangan migas oleh Maduro adalah alasan tersembunyi invasi AS yang sesungguhnya


Sejak Kissinger bersepakat dengan Raja Faisal pada paruh pertama dekade 1970-an untuk memperdagangkan minyak dalam US Dollar, kekuatan AS sebagai superpower bertumpu pada US Dollar. Apapun di bawah matahari, terutama migas, bisa dibeli AS dengan harga semurah kertas dan tinta percetakan The Fed. Kita harus mengeruk laut, menebang hutan, menambang nikel dan emas hanya untuk dibayar dengan kertas. Kissinger tahu bahwa kekayaan datang dari trade and commerce, termasuk perdagangan senjata.  Keadikuasaan AS dibangun di atas tipu daya yang sopan dan elegan ini. 

Kedua, seperti kata Gandhi, dunia cukup untuk semua, tapi tidak cukup untuk satu manusia yang serakah. Saat ini konsumsi energi perkapita AS sudah mencapai 10 kilo liter setara minyak per tahun. Gaya hidup  AS yang energy-obese ini hampir 5 kali lipat kita, sekitar 2 kali lipat Eropa dan Jepang. PLTN mereka tidak juga cukup. Untuk meniru gaya hidup tinggi-energi ini, umat manusia membutuhkan 4 bumi. Begitulah gaya hidup tinggi-energi AS itu meniscayakan riba melalui US Dolar dalam trade and commerce of oil and gas, serta invasi militer jika terpaksa seperti yang pernah terjadi di Irak dan Libya. Itulah yang terjadi atas Venezuela melalui invasi presisi sekitar 5 jam berbasis kecanggihan teknologi beberapa hari lalu. 

Ketiga, itulah geopolitik global yang kini dihadapi Presiden Prabowo. Musuh bangsa ini adalah demokrasi ala AS yang dipuja kaum sekuler radikal berkedok reformasi mbelgedhes. Hiruk pikuk pesta demokrasi pilpres dan pilkada langsung, keterbelahan warga menjadi cebong dan kampret, serta ijazah palsu adalah buah UUD 10/8/2002. Kita melupakan riba sebagai instrumen perampokan kekayaan bangsa ini secara terstruktur, sistemik dan masif sejak kedaulatan keuangan kita dibegal IMF melalui KMB 1949 di Den Haag. 

Keempat, perampokan TSM ala serakahnomics global ini berbahaya karena menyebabkan ketidakmampuan bangsa ini mewujudkan amanah UUD 18/8/1945: melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta membangun ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Hal ini menyebabkan kita tidak bisa berbuat banyak menghentikan keonaran dunia akibat ulah AS ini. Para ulama dan cendekiawan lurus negarawan pendiri bangsa telah menyusun UUD 18/8/1945 sebagai pernyataan perang melawan nekolim, sekaligus strategi untuk memenangkan perang tersebut. Apakah kita masih kesengsem demokrasi mbelgedhes ala Barat, yang hanya menghasilkan korporatokrasi dan duitokrasi ini?

Prof. Daniel Mohammad Rosyid
Guru Besar Teknik Kelautan ITS

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya