Penataan Kelembagaan Kunci Hindari Kegagalan ala Arab Spring

Penataan kelembagaan negara perlu dilakukan agar Indonesia tidak terjebak pada kegagalan perubahan politik seperti yang dialami negara-negara Arab Spring.

Menurut Anggota Komisi II DPR Azis Subekti, runtuhnya rezim dalam Arab Spring tidak diikuti perubahan institusi dan orientasi ekonomi yang menjawab kebutuhan dasar rakyat, seperti lapangan kerja, stabilitas harga, dan kepastian usaha.

“Negara berubah wajah, tetapi cara kerjanya nyaris sama. Akibatnya, revolusi menjelma menjadi siklus: penguasa jatuh, penguasa baru muncul, ekonomi tetap rapuh, dan ketidakpuasan kembali terakumulasi,” kata Azis kepada wartawan di Jakarta, Senin, 5 Januari 2026.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan revolusi di Eropa, seperti Inggris dan Prancis, yang berhasil karena perubahan politik dikunci dengan penataan institusi negara dan agenda ekonomi jangka panjang.

“Perubahan politik dikunci oleh perubahan institusi dan orientasi ekonomi,” tegas Legislator Gerindra ini.

Dalam konteks Indonesia, Azis menilai langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkuat struktur kelembagaan pusat merupakan pilihan politik untuk memperbesar kapasitas negara dan mempercepat pembangunan.

“Target keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan melompat menuju negara maju membutuhkan kecepatan yang tidak bisa dicapai dengan mesin setengah tenaga,” ujarnya.

Ia menambahkan, penataan fiskal, penguatan investasi hilirisasi, serta program-program yang langsung menyentuh masyarakat harus didukung oleh kesiapan pemerintah daerah sebagai pelaksana di lapangan.

“Pemerintah daerah adalah mesin regional pembangunan nasional. Jika mesin ini tidak diselaraskan, maka percepatan di pusat akan melambat di lapangan,” pungkas Azis.