Koalisi Permanen Dinilai Sulit Terbentuk Jika Pilkada Digelar Lewat DPRD

Peta koalisi partai politik (parpol) diprediksi tidak akan bersifat permanen apabila model pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak lagi digelar secara langsung di tempat pemungutan suara (TPS), melainkan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai wacana koalisi permanen yang belakangan digelorakan Partai Golkar bersama sejumlah partai politik lainnya tidak sejalan dengan model pilkada melalui DPRD yang justru mereka dorong.

“Wacana pilkada kembali dipilih melalui DPRD memang berpotensi menjadi salah satu tolok ukur penting dalam pembentukan koalisi permanen,” ujar Efriza kepada RMOL, Senin, 5 Januari 2025.

Menurutnya, mekanisme pilkada yang diserahkan kepada DPRD akan sangat menekankan kekuatan partai politik serta soliditas fraksi di parlemen daerah.

“Dalam skema ini, sisi positifnya partai-partai akan terdorong membangun aliansi jangka panjang untuk mengamankan mayoritas suara di DPRD. Koalisi tidak lagi bersifat ad hoc menjelang pemilu, melainkan berbasis pada kalkulasi kekuatan legislatif yang berkelanjutan,” jelasnya.

Namun demikian, Efriza mengingatkan bahwa perubahan model pilkada melalui DPRD juga berisiko memperkuat praktik politik transaksional dan oligarkis di tingkat lokal, apabila tidak dibarengi dengan pengawasan serta regulasi yang ketat.

“Problematika lainnya adalah soal penentuan figur. Warna koalisi diyakini akan tetap berbeda-beda, karena kekuatan masing-masing partai juga tidak sama di setiap daerah,” ungkapnya.

“Apalagi dengan kuatnya basis dinasti politik di daerah. Artinya, potensi koalisi yang tidak solid, rapuh, bahkan kisruh tetap terbuka lebar,” sambung Efriza.

Oleh karena itu, Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) tersebut memproyeksikan bahwa meskipun wacana pilkada melalui DPRD dapat menjadi faktor pendorong lahirnya koalisi permanen, realisasinya sangat bergantung pada desain kesepakatan politik yang dibangun.

“Dengan realitas komitmen kebersamaan partai yang lemah serta inkonsistensi elite politik dalam menjaga etika demokrasi, maka pembentukan koalisi permanen patut diragukan,” pungkas Efriza.