Ketika Kekuasaan Tidak Lagi Dibela: Pelajaran dari Venezuela

 RUNTUHNYA kekuasaan sering dibayangkan sebagai peristiwa dramatis: kudeta berdarah, tembakan di jalanan, atau demonstrasi besar yang mengguncang istana. Venezuela justru memperlihatkan kebalikannya. Apa yang terjadi di sana bukanlah kejatuhan yang bising, melainkan kejatuhan yang sunyi dan justru karena itu jauh lebih menentukan sebagai pelajaran politik.

Pertanyaan yang segera muncul adalah pertanyaan paling masuk akal: bagaimana mungkin seorang presiden, dengan pengamanan berlapis dan aparatur negara yang lengkap, bisa ditangkap tanpa perlawanan berarti? Jawabannya tidak terletak pada kecanggihan operasi eksternal, melainkan pada sesuatu yang lebih mendasar. Kekuasaan itu tidak lagi dibela dari dalam.

Dalam politik modern, senjata dan pasukan bukan lagi faktor penentu utama. Yang menentukan adalah loyalitas. Negara bisa memiliki militer besar, intelijen canggih, dan pengawal elite, tetapi semua itu kehilangan makna ketika para penjaganya berhenti percaya bahwa kekuasaan tersebut masih layak dipertahankan. Di sinilah relevan tesis The Logic of Political Survival karya Bruce Bueno de Mesquita dan Alastair Smith, yang menegaskan bahwa kelangsungan kekuasaan tidak ditentukan oleh rakyat banyak, melainkan oleh kelompok penentu (winning coalition) yang memilih apakah seorang pemimpin masih layak dipertahankan. Ketika koalisi ini menarik dukungan, kekuasaan runtuh bahkan tanpa perlawanan terbuka.

Kasus Venezuela menunjukkan pola yang khas. Tidak ada perlawanan militer nasional. Tidak ada mobilisasi besar untuk mempertahankan presiden. Tidak ada eskalasi internal yang sebanding dengan klaim ancaman eksternal. Dalam bahasa dingin intelijen, ini bukan kekalahan militer, melainkan penarikan perlindungan. Pengawal ada, tetapi tidak bergerak. Komandan ada, tetapi menunda perintah. Intelijen ada, tetapi memilih membaca situasi dengan diam.

Dalam situasi seperti ini, seorang presiden tidak jatuh karena diserang, melainkan karena ditinggalkan. Nicolás Maduro bukanlah figur yang tiba-tiba kalah dalam pertempuran, melainkan pemimpin yang kehilangan keyakinan elite di sekelilingnya bahwa mempertahankannya masih rasional, aman, dan menguntungkan. Fenomena ini sejalan dengan pengamatan Samuel Huntington dalam Political Order in Changing Societies, bahwa instabilitas bukan muncul karena terlalu banyak perubahan, melainkan karena institusi kehilangan kapasitas untuk mempertahankan loyalitas dan kepatuhan.

Kesunyian semacam ini tidak muncul tiba-tiba. Ia lahir dari proses panjang ketika kekuasaan kehilangan makna moral dan arah strategis di mata para penjaganya sendiri. Elite mulai melihat masa depan di luar rezim, bukan di dalamnya. Perlindungan yang sebelumnya dianggap kewajiban berubah menjadi risiko. Pada fase ini, tidak diperlukan pengkhianatan terbuka. Cukup dengan berhenti bergerak, berhenti mengambil risiko, dan membiarkan waktu bekerja. Hannah Arendt, dalam refleksinya tentang kekuasaan dan otoritas, pernah menulis bahwa kekuasaan ada selama orang-orang bertindak bersama; ia runtuh ketika kebersamaan itu menghilang -- bahkan sebelum senjata digunakan.

Banyak rezim gagal membaca titik ini karena terlalu sibuk melihat ancaman dari luar. Sanksi, tekanan internasional, oposisi, bahkan intervensi asing dianggap sebagai bahaya utama. Padahal ancaman paling menentukan justru tumbuh di dalam lingkar kekuasaan sendiri. Negara yang terlalu lama bertahan melalui paksaan perlahan menggerogoti loyalitas yang ia butuhkan untuk bertahan. Ketika rasa takut tidak lagi cukup untuk menjamin kesetiaan, dan harapan masa depan tidak lagi ditawarkan, diam menjadi bentuk perlawanan paling efektif. Guillermo O’Donnell menyebut kondisi ini sebagai erosion of authority without regime replacement -- otoritas menghilang lebih dulu, baru kemudian rezim menyusul runtuh.

Peran kekuatan eksternal, sejauh dapat dibaca, lebih tepat dipahami sebagai pemanfaat momentum daripada pemicu utama. Operasi dari luar hanya efektif jika kondisi internal sudah matang: elite terbelah, loyalitas melemah, dan masa depan rezim tidak lagi diyakini. Mereka tidak merobohkan pintu, tetapi masuk melalui pintu yang sudah terbuka. Fakta bahwa tidak muncul perlawanan nasional justru menegaskan bahwa keruntuhan Venezuela bersifat internal sebelum menjadi eksternal, sebagaimana ditegaskan dalam literatur state collapse bahwa intervensi hanya berhasil ketika negara sudah runtuh secara fungsional dari dalam.

Apa yang terjadi di Venezuela juga menunjukkan bahwa kekuasaan modern tidak selalu runtuh melalui peristiwa heroik atau tragedi berdarah. Ia runtuh melalui absennya keputusan di saat genting. Tidak ada satu perintah yang tegas untuk bertahan, tidak ada satu figur yang tampil mengambil risiko, tidak ada satu struktur yang rela mempertaruhkan diri. Negara memang masih ada secara simbolik, tetapi kekuasaan efektifnya sudah bocor. Aparat hadir secara fisik, namun tidak lagi hadir secara politik.

Pelajaran dari Venezuela sederhana, tetapi keras: kekuasaan tidak runtuh ketika diserang, melainkan ketika berhenti dibela. Rezim yang kehilangan kepercayaan elite-nya sendiri akan jatuh bahkan tanpa pertempuran. Dalam dunia hari ini, ancaman terbesar bagi sebuah negara bukan selalu musuh di luar, melainkan keraguan di dalam lingkaran kekuasaan.

Sejarah sering mencatat momen jatuhnya penguasa sebagai peristiwa besar. Namun fase yang paling menentukan sering luput dicatat: saat kekuasaan dibiarkan sendirian. Venezuela mengingatkan kita bahwa kejatuhan paling efektif justru terjadi dalam kesunyian -- ketika tidak ada lagi yang berdiri untuk membela kekuasaan itu sendiri.

Dalam dunia yang kian bising oleh kekuatan dan ancaman, Venezuela mengingatkan kita bahwa ujian terakhir sebuah kekuasaan bukanlah kemampuannya menaklukkan lawan, melainkan kemampuannya mempertahankan kepercayaan orang-orang yang berdiri paling dekat dengannya.

Pius Lustrilanang 
Aktivis dan politikus Indonesia