Besar Biaya Pilkada Bukan Salah Sistem tapi Perilaku Parpol

Pengamat politik dari Vinus Indonesia, Yusfitriadi, menolak keras wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. 

Menurutnya, persoalan utama dalam pilkada selama ini bukan terletak pada sistem pemilihan langsung, melainkan pada perilaku partai politik dan para kandidatnya.

Yusfitriadi menegaskan, jika praktik politik uang masih marak, maka yang seharusnya dibenahi adalah aktor-aktor politik yang terlibat, bukan justru sistem demokrasi yang diberangus.

“Partai politik harus mendorong agar tidak terjadi money politics. Terus kenapa sistem yang disalahkan? Padahal perilaku yang mendorong menguatnya money politics adalah perilaku partai politik dengan para kandidatnya. Terus kenapa sistem yang harus diberangus?” kata Yusfitriadi lewat kanal Youtube Vinus Indonesia, Minggu, 4 Januari 2026.

Ia juga menanggapi argumen yang kerap digunakan pendukung pilkada tidak langsung, yakni soal mahalnya biaya penyelenggaraan. Menurut Yusfitriadi, tingginya biaya tersebut kerap disebabkan oleh gaya hidup dan pilihan belanja politik yang tidak rasional.

“Begitupun ketika argumennya biaya penyelenggara terlalu besar. Ya iya besar kalau digunakan untuk menyewa private jet. Tentu besar kalau misalnya sudah punya kantor tapi bikin agenda di hotel,” sindirnya.

Yusfitriadi menilai, pemborosan anggaran juga terjadi ketika fasilitas negara yang sudah tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal.

“Jadi besar kalau sudah punya rumah dinas nyewa apartemen iya besar,” lanjutnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa biaya politik yang besar sejatinya wajar dalam konteks penguatan demokrasi. Namun, ia menolak anggapan bahwa besarnya anggaran pemilu adalah konsekuensi sistem pilkada langsung.

“Dan kalaupun besar memang wajar untuk menguatkan demokrasi di negeri ini. Tapi kebesaran anggaran penyelenggaraan pemilu adalah anggaran yang dibuat-buat,” pungkas Yusfitriadi.