Berita

Momen pertemuan Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelum Pilpres 2024. (Foto: Istimewa)

Publika

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

MINGGU, 04 JANUARI 2026 | 06:13 WIB

KALAU melihat orang-orang di sekitar Presiden Prabowo Subianto saat ini, sebut saja Teddy Indra Wijaya misalnya, maka wajar kalau orang-orang di sekitar Joko Widodo (Jokowi), termasuk Jokowi sendiri, khawatir dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

SBY tak ngapa-ngapain saja, Jokowi dan orang-orangnya mungkin sudah agak khawatir. Apalagi kalau SBY sudah mulai bermanuver. Ini pertarungan yang sengit, mungkin juga penuh intrik.

Prabowo hampir pasti memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketimbang Gibran Rakabuming Raka, kalau melihat orang-orang di sekitarnya saat ini. Sebab, gagah, muda, rapi, dan pintar. 


Konon Gibran, setelah jadi Wapres, pernah diingatkan Prabowo, supaya mengubah penampilannya, yang biasanya terlihat agak slengean. Makanya tak heran, Prabowo sering memberikan tugas khusus kepada AHY, malah hingga tugas ke luar negeri.

Saat Jokowi mengatakan ada orang besar di balik Roy Suryo cs, yang menggugat ijazahnya, dan itu tak sekali dua kali, orang langsung mengaitkan kepada SBY atau Demokrat. 

Apalagi dalam kasus ijazah Jokowi itu ijazah Gibran pun dipersoalkan. Roy Suryo cs menyimpulkan bahwa Gibran tak memiliki ijazah SMA. Seolah-olah jika Gibran yang disudutkan, maka AHY yang diuntungkan.

Tanpa disebutkan pun, sebetulnya SBY atau Demokrat sudah menjadi tertuduh sejak awal terkait kasus ijazah Jokowi ini. Apalagi dipertegas pula oleh para relawan Jokowi seperti Silfester Matutina dan Ade Darmawan. 

Meski pernah dibantah Jokowi, termasuk juga Kaesang Pangarep, tapi itu seperti formalitas saja. Arahnya tak bisa dibelokkan. Ade Armando pun agak membenarkan.

Memang harus diakui, SBY atau Demokrat memiliki dendam politik sendiri terhadap Pemerintahan Jokowi. 

Hampir saja Demokrat diambil alih oleh Moeldoko, yang notabene waktu itu Kepala Staf Kepresidenan Jokowi. Tak satu patah kata pun yang keluar dari mulut Jokowi untuk menghentikan upaya Moeldoko mengambil alih Demokrat. SBY waktu itu berada di tepi jurang sejarah.

Jokowi seperti ingin menebusnya di ujung. AHY sempat ditunjuk menjadi Menteri ATR/BPN. Tapi Moeldoko tak pernah diberikan sanksi. Ia tetap menjabat Kepala Staf Kepresidenan sampai selesai. Jadi, tak bisa dianggap sebagai kebaikan atau balasan terhadap SBY. Apalagi itu terjadi setelah Demokrat ikut memenangkan Gibran. Masa-masa sulit dilewati SBY tanpa bantuan siapapun.

Kendati diakui hubungan SBY dan Jokowi sangat baik, seperti dikatakan Andi Arief saat memberi peringatan pada pihak-pihak yang mengaitkan kasus ijazah Jokowi dengan SBY, tapi agaknya Demokrat sedang memulai manuver politik di awal tahun baru ini. 

Manuver politik Demokrat itu seperti mencontoh manuver politik yang dilakukan Jokowi terhadap kasus ijazahnya itu sendiri.

Seperti manuver politik Jokowi, SBY juga memulai manuver politiknya awal tahun ini dengan melakukan somasi terhadap pihak-pihak yang mengaitkan dirinya dengan kasus ijazah Jokowi. 

Setelah somasi biasanya akan dilanjutkan dengan melaporkan pihak-pihak terkait itu kepada Polisi. Kalau akhirnya sampai di sini, maka kita tak tahu lagi bagaimana akhirnya. Semua seperti sudah saling berhimpitan tak karuan. Makin dinamis.

Tapi agaknya kubu Jokowi tak tinggal diam. Mereka seperti tak rela SBY meniru langkah politik Jokowi. SBY langsung dicap cemen. Baru segitu saja, sudah main somasi, main tempuh jalur hukum. 

Lihat Jokowi. Dihina macam-macam tetap tenang-tenang saja. Dihina ijazah palsu, baru tempuh jalur hukum. Apa harus nunggu ada yang menuduh ijazah SBY palsu dulu, baru bisa tempuh jalur hukum? Itulah sulitnya, kalau orang tak bercermin.

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting 

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya