Berita

Pertemuan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. (Foto: Istimewa)

Politik

Kuasa Hukum Roy Suryo Cs:

Tak Ada Kaitan SBY dengan Kasus Ijazah Jokowi!

MINGGU, 04 JANUARI 2026 | 00:03 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Somasi yang dilayangkan Partai Demokrat terhadap Sudiro Wi Budhius M Piliang, pemilik akun TikTok yang menuduh Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sebagai orang besar alias dalang di balik kasus ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) merupakan hal yang wajar.

Demikian penilaian kuasa hukum Roy Suryo cs, Ahmad Khozinudin dalam keterangannya, dikutip Minggu 4 Januari 2025.

"Sebab kasus menjerat Roy Suryo cs sebagai tersangka memang tak ada kaitannya dengan SBY," kata Khozinudin.


Bahkan, saat Faisal Asegaf mencoba membangun narasi keterkaitan SBY dan Megawati dalam kasus ijazah palsu Jokowi di program Indonesia Lawyers Club pada 4 Desember 2025, Khozinudin yang menjadi salah satu narasumber saat itu mengaku telah membantahnya.

Somasi dilayangkan Partai Demokrat, kata Khozinudin, juga sangat relevan untuk memberikan efek jera kepada kubu pendukung Jokowi. 

"Somasi ini secara tidak langsung, diharapkan juga bisa mengakhiri tuduhan Jokowi sendiri yang berulangkali menarasikan ada orang besar dibalik kasus ijazah palsunya," kata Khozinudin.

Diketahui, surat somasi diteken enam advokat dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat yakni Muhajir, Cepi Hendrayani, Jimmy Himawan, Novianto Rahmantyo, Nurhidayat Umacina dan Teuku Irmansyah Akbar. 

Pernyataan Sudiro Wi Budhius M Piliang disebut telah merugikan citra/nama baik Partai Demokrat, seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat khususnya. 

Somasi juga dilayangkan kepada tiga akun lain yakni Zulfan Lindan, Agri Fanani dan Kajian Online. Dalam redaksi somasi, tim SBY meminta agar tersomir dalam waktu 3x24 jam diterimanya surat somasi, memberikan klarifikasi dan permohonan maaf.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya