Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto (Dokumen PKS)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola secara transparan dan akuntabel. PKS juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS, Mulyanto, menilai program MBG memiliki tujuan yang sangat baik dan strategis bagi masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus disertai sistem pengawasan yang memadai, terutama terkait penggunaan anggaran yang nilainya sangat besar.
Selain aspek keamanan dan kesehatan makanan yang dibagikan, menurut Mulyanto, pemerintah juga perlu memberi perhatian serius pada pengelolaan dan penggunaan anggaran dalam program nasional tersebut.
“MBG adalah kebijakan strategis negara yang menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Program ini harus dikelola secara baik, tidak boleh dibiarkan muncul ruang abu-abu antara kebijakan publik dan kepentingan politik,” kata Mulyanto kepada wartawan, Sabtu, 3 Januari 2026.
Anggota DPR RI periode 2019?"2024 itu menyoroti berbagai laporan dan temuan masyarakat sipil dalam beberapa pekan terakhir yang mengindikasikan adanya keterkaitan antara pelaksana program MBG dengan tokoh politik, oknum partai, atau pihak yang memiliki afiliasi politik.
“Fakta ini membuat kita miris. Karena itu, hal tersebut patut dicermati secara serius dan tidak boleh dianggap sepele,” tegasnya.
Mulyanto menambahkan, asas kehati-hatian harus menjadi prinsip utama pemerintah dalam pelaksanaan MBG. Setiap program berskala nasional yang dibiayai APBN, menurutnya, wajib steril dari konflik kepentingan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.
Ia menilai keterlibatan legislator, pengurus partai, atau pihak yang memiliki pengaruh politik sebagai pelaksana, pengelola, maupun penerima manfaat langsung program MBG merupakan praktik yang tidak etis karena mencampuradukkan fungsi eksekutif, fungsi pengawasan, dan fungsi politik.
“Jika situasi ini dibiarkan, MBG berisiko kehilangan legitimasi publik dan dipersepsikan sebagai alat konsolidasi kekuasaan atau distribusi rente, bukan sebagai instrumen keadilan sosial. Ini tentu menjadi bahaya serius bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan kita,” jelasnya.
Atas dasar itu, Mulyanto menegaskan pemerintah wajib membuka secara transparan seluruh rantai pelaksanaan MBG, mulai dari penunjukan mitra, pengelola, hingga mekanisme pengawasan dan audit yang dijalankan.
Ia juga meminta partai politik beserta para tokohnya menunjukkan kedewasaan dan keteladanan dengan menjaga jarak secara tegas dari proyek negara tersebut.
“MBG adalah kebijakan sosial strategis dengan itikad luhur. Jika program strategis ini tercemar konflik kepentingan, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara dan demokrasi itu sendiri,” ujarnya.
Mulyanto menegaskan, demi menjaga marwah negara dan demokrasi yang bermartabat, pelaksanaan program MBG harus dikawal secara ketat, diaudit secara independen, serta dijauhkan sepenuhnya dari praktik politik praktis.
“Kepentingan anak-anak Indonesia harus dijauhkan dari hiruk-pikuk kepentingan kekuasaan,” tandasnya.
