Berita

Ilustrasi. (Foto: AI)

Publika

Saatnya Gen Z Ikut Benahi Negara

SABTU, 03 JANUARI 2026 | 03:51 WIB

GENERASI muda saat ini yang didominasi oleh Gen Z merupakan generasi yang hidup berdampingan dengan teknologi dan media sosial. Akses informasi yang tak terbatas membuat mereka melek politik lebih dini. Keberanian Gen Z mengkritisi sesuatu yang tidak sepatutnya merupakan potensi besar dalam perubahan dimasa depan. Termasuk juga keberanian Gen Z dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang kurang tepat atau salah sasaran. Meskipun teror dan ancaman mereka dapatkan, namun mereka tetap lantang menyuarakan kebenaran.
 
Fenomena sadar dan melek politik ini adalah amunisi kuat dalam membentuk generasi yang memiliki visi berpikir yang benar. Dan ini juga menjadi preseden buruk sekaligus kekalahan bagi kekuasaan rezim karena rakyat tidak lagi mudah dibodohi dengan narasi narasi pro kebijakan kapitalis sekuler. Narasi yang dilontarkan pemerintah dapat dengan mudah dipatahkan oleh mereka, sebab data dan informasi sangat mudah untuk diakses.
 
Keterbukaan informasi serta kemudahan akses data digital, mengajarkan mereka berbagi pendapat secara terbuka, sehingga hal ini mengurangi ketakutan mereka dalam berpendapat. Selain itu fakta kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat membutuhkan tindakan nyata untuk merubah kebijakan pemerintah. Gelombang protes yang dilakukan Gen Z di berbagai negara sudah terbukti mampu merubah keadaan hingga menumbangkan rezim.
 

 
Namun semangat perubahan yang menggelora ini akan menguap sia-sia jika kesadaran politik Gen Z ini tidak diarahkan dengan benar. Kesadaran politik ini harus diarahkan pada kesadaran politik yang benar, yaitu Islam. Islam bukan hanya agama ritual yang mengurusi urusan ibadah semata. Dalam Islam seluruh aspek kehidupan memiliki aturan tersendiri, dan itu tersistem dalam satu kepemimpinan sebuah negara. Oleh sebab itu Islam sebagai sebuah sistem kehidupan merupakan alternatif pengganti sistem sekuler yang saat ini diterapkan.
 
Kita jangan lagi terjebak dengan demokrasi yang melahirkan sistem pemerintahan korup dan transaksional. Data dan fakta telah menunjukkan bobroknya sistem ini. Jika perubahan yang diinginkan tetap memakai sistem yang sama, hanya mengganti pemain saja, maka ibarat keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Dan ini telah kita rasakan berulang kali, apakah kita akan mengulangnya kembali, tentu tidak!
 
Bumi Indonesia terlalu berharga untuk dirusak oleh ideologi kapitalisme sekuler yang dilegitimasi dengan kebijakan penguasa pro kapitalis. Jamrud khatulistiwa yang dulu kita miliki tak lagi bisa kita banggakan. Ego kapitalis lebih besar dan kuat mencengkram bumi Pertiwi, sehingga mengubur dalam-dalam mimpi kesejahteraan masyarakat. Berbagai kritik tajam yang datang dari Gen Z mengundang teror para influencer tersebut, ini menunjukkan bahwa negara "kalah" argumen. Masyarakat sudah melek politik, tidak ada salahnya jika pemerintah dengan legowo mendengarkan aspirasi rakyat. Jika memang salah mari kita perbaiki bersama, sudah saatnya negara berbenah.
 
Sudah saatnya kita mengambil langkah tegas untuk membenahi tata kelola negeri kita, mengingat potensi yang luar biasa dari kekayaan sumber daya alam yang kita miliki. Sistem yang benar dalam mengelola negara tidak hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan, keadilan, distribusi, manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup agar tidak terkorupsi atau dimanfaatkan secara sembarangan oleh pihak tertentu.
 
Isna Yuli
Anggota Komunitas Peduli Generasi 


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya