Berita

Ilustrasi. (Foto: AI)

Publika

Saatnya Gen Z Ikut Benahi Negara

SABTU, 03 JANUARI 2026 | 03:51 WIB

GENERASI muda saat ini yang didominasi oleh Gen Z merupakan generasi yang hidup berdampingan dengan teknologi dan media sosial. Akses informasi yang tak terbatas membuat mereka melek politik lebih dini. Keberanian Gen Z mengkritisi sesuatu yang tidak sepatutnya merupakan potensi besar dalam perubahan dimasa depan. Termasuk juga keberanian Gen Z dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang kurang tepat atau salah sasaran. Meskipun teror dan ancaman mereka dapatkan, namun mereka tetap lantang menyuarakan kebenaran.
 
Fenomena sadar dan melek politik ini adalah amunisi kuat dalam membentuk generasi yang memiliki visi berpikir yang benar. Dan ini juga menjadi preseden buruk sekaligus kekalahan bagi kekuasaan rezim karena rakyat tidak lagi mudah dibodohi dengan narasi narasi pro kebijakan kapitalis sekuler. Narasi yang dilontarkan pemerintah dapat dengan mudah dipatahkan oleh mereka, sebab data dan informasi sangat mudah untuk diakses.
 
Keterbukaan informasi serta kemudahan akses data digital, mengajarkan mereka berbagi pendapat secara terbuka, sehingga hal ini mengurangi ketakutan mereka dalam berpendapat. Selain itu fakta kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat membutuhkan tindakan nyata untuk merubah kebijakan pemerintah. Gelombang protes yang dilakukan Gen Z di berbagai negara sudah terbukti mampu merubah keadaan hingga menumbangkan rezim.
 

 
Namun semangat perubahan yang menggelora ini akan menguap sia-sia jika kesadaran politik Gen Z ini tidak diarahkan dengan benar. Kesadaran politik ini harus diarahkan pada kesadaran politik yang benar, yaitu Islam. Islam bukan hanya agama ritual yang mengurusi urusan ibadah semata. Dalam Islam seluruh aspek kehidupan memiliki aturan tersendiri, dan itu tersistem dalam satu kepemimpinan sebuah negara. Oleh sebab itu Islam sebagai sebuah sistem kehidupan merupakan alternatif pengganti sistem sekuler yang saat ini diterapkan.
 
Kita jangan lagi terjebak dengan demokrasi yang melahirkan sistem pemerintahan korup dan transaksional. Data dan fakta telah menunjukkan bobroknya sistem ini. Jika perubahan yang diinginkan tetap memakai sistem yang sama, hanya mengganti pemain saja, maka ibarat keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Dan ini telah kita rasakan berulang kali, apakah kita akan mengulangnya kembali, tentu tidak!
 
Bumi Indonesia terlalu berharga untuk dirusak oleh ideologi kapitalisme sekuler yang dilegitimasi dengan kebijakan penguasa pro kapitalis. Jamrud khatulistiwa yang dulu kita miliki tak lagi bisa kita banggakan. Ego kapitalis lebih besar dan kuat mencengkram bumi Pertiwi, sehingga mengubur dalam-dalam mimpi kesejahteraan masyarakat. Berbagai kritik tajam yang datang dari Gen Z mengundang teror para influencer tersebut, ini menunjukkan bahwa negara "kalah" argumen. Masyarakat sudah melek politik, tidak ada salahnya jika pemerintah dengan legowo mendengarkan aspirasi rakyat. Jika memang salah mari kita perbaiki bersama, sudah saatnya negara berbenah.
 
Sudah saatnya kita mengambil langkah tegas untuk membenahi tata kelola negeri kita, mengingat potensi yang luar biasa dari kekayaan sumber daya alam yang kita miliki. Sistem yang benar dalam mengelola negara tidak hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan, keadilan, distribusi, manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup agar tidak terkorupsi atau dimanfaatkan secara sembarangan oleh pihak tertentu.
 
Isna Yuli
Anggota Komunitas Peduli Generasi 


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya