Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. (Foto: Humas PKB)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa sikap partainya terkait wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD bukanlah hal baru.
Menurut sosok yang akrab disapa Cak Imin itu, sikap tersebut sudah dipegang PKB sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan bahkan sempat disahkan menjadi undang-undang.
"Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sejak saat pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU, alasannya sederhana; biaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral," kata Cak Imin, lewat akun X miliknya, Kamis, 1 Januari 2026.
Namun, kebijakan tersebut kemudian dibatalkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Sejak saat itu, pilkada langsung kembali menjadi mekanisme utama dalam memilih kepala daerah di Indonesia.
Meski demikian, Muhaimin menilai praktik pilkada langsung yang berjalan selama ini belum sepenuhnya menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri. Ia menyoroti masih tingginya ketergantungan kepala daerah pada kepentingan politik dan pemodal akibat besarnya biaya yang harus dikeluarkan selama proses pilkada.
“Produk pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri. Bagaimana menurutmu sobat?" ungkap Cak Imin.
Baru-abru ini, terjadi pertemuan sejumlah elite partai pendukung Prabowo-Gibran yang digelar di kediaman Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Pertemuan tersebut dinilai sarat makna politik karena dihadiri elite Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB.
Dalam pertemuan itu hadir Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Sementara itu, sejumlah pimpinan partai pendukung pemerintah lain tidak tampak hadir, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun perwakilan Partai Demokrat.
Absennya Demokrat dalam pertemuan tersebut kemudian memunculkan spekulasi publik mengenai perbedaan sikap politik di internal koalisi pemerintah, khususnya terkait wacana pilkada melalui DPRD yang hingga kini masih menuai pro dan kontra.
