(Foto: Dok. DPRD Kota Bogor)
DPRD Kota Bogor melalui Komisi IV memperkuat fungsi pengawasan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, yakni ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan.
Penguatan ini dilakukan untuk memastikan kebijakan Pemerintah Kota Bogor benar-benar berdampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan, menyampaikan bahwa persoalan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah serius, khususnya bagi lulusan SMK.
Berdasarkan data ketenagakerjaan, lulusan SMK secara nasional masih menyumbang tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi dibanding jenjang pendidikan lain. Kondisi ini juga tercermin di Kota Bogor, di mana banyak lulusan usia produktif belum terserap dunia kerja.
“Ini bukan sekadar angka statistik, tapi menyangkut masa depan generasi muda Kota Bogor. Ketika anak-anak kita sulit mendapatkan pekerjaan, maka dampaknya akan panjang,” kata Ence dalam keterangan tertulis, Rabu 31 Desember 2025.
Kata dia, Komisi IV mendorong Dinas Ketenagakerjaan Kota Bogor untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam penyebaran informasi lowongan kerja.
Menurut Ence, masih banyak peluang kerja yang tidak diketahui masyarakat karena minimnya akses informasi.
“Disnaker harus memanfaatkan media sosial dan platform digital. Anak muda hari ini hidup di ruang digital, maka informasi kerja juga harus hadir di sana,” tegasnya.
Selain sektor ketenagakerjaan, Komisi IV DPRD Kota Bogor juga memberikan perhatian besar terhadap pelayanan kesehatan. Pengawasan terhadap RSUD Kota Bogor dilakukan secara langsung melalui inspeksi lapangan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar dan tidak merugikan masyarakat.
Di sektor pendidikan, Komisi IV juga aktif mengawal kepentingan siswa dan orang tua. Pendampingan penyaluran ijazah yang sempat tertahan menjadi salah satu bentuk keberpihakan DPRD agar tidak ada anak Kota Bogor yang masa depannya terhambat karena persoalan administrasi.
Selain itu, Komisi IV turut mengawasi revitalisasi sekolah-sekolah di Kota Bogor. Data Dinas Pendidikan menunjukkan masih terdapat sekolah dengan keterbatasan sarana dan prasarana, yang berpotensi mempengaruhi kualitas proses belajar mengajar.
“Sekolah yang layak adalah fondasi pendidikan yang berkualitas. Anak-anak Kota Bogor berhak belajar di lingkungan yang aman dan nyaman,” demikian Ence.
