Berita

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. (Foto: YouTube DPR)

Nusantara

Menteri PU Mengira hanya Dua Kabupaten di Aceh yang Paling Parah

SELASA, 30 DESEMBER 2025 | 17:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengakui bahwa penanganan awal bencana banjir di Aceh semula memang difokuskan di dua kabupaten. Namun, dalam perkembangannya, dampak bencana ternyata lebih luas.

Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam rapat koordinasi pimpinan DPR bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana bersama kementerian dan lembaga terkait serta kepala daerah terdampak di Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.

“Kami awalnya fokus di Aceh Tamiang dan Pidie Jaya karena dari informasi awal, itu yang terdampak paling parah. Tapi dalam perjalanan waktu, ternyata beberapa kabupaten lain juga memiliki masalah yang sama,” ungkap Dody dikutip dalam kanal YouTube DPR.


Dody menyebut, hampir seluruh wilayah terdampak mengalami genangan dan lumpur setinggi 1 hingga 2 meter. Kondisi ini membuat penanganan harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan.

“Kami sudah bekerja di hampir seluruh kabupaten di Aceh dan berkoordinasi dengan Wakil Gubernur serta para bupati,” ujarnya.

Atas dasar itulah, Kementerian PU kini menerapkan pola kerja 24 jam dalam penanganan banjir di Aceh. Langkah ini dilakukan demi percepatan pemulihan wilayah terdampak.

Selain itu, pemerintah juga melibatkan masyarakat terdampak melalui program padat karya yang bersifat berbayar.

Program tersebut dinilai mampu mempercepat pemulihan sekaligus menjaga daya beli masyarakat pascabencana.

“Kami ingin masyarakat yang terdampak dan ikut membantu tidak hanya berkontribusi secara kemanusiaan, tetapi juga mendapatkan sedikit dukungan ekonomi dari negara,” tandas Dody.


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya