Berita

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto: YouTube DPR)

Politik

Mendagri: Pemulihan Bencana Sampai Selesai Perlu Rp59,25 Triliun

SELASA, 30 DESEMBER 2025 | 16:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Total anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor Sumatera bisa mencapai Rp59,25 triliun. 

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pimpinan DPR RI bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana bersama kementerian dan lembaga terkait serta kepala daerah terdampak di Aceh, pada Selasa, 30 Desember 2025.

"Kalau kita melihat dari sudah pernah direkap waktu rapat dengan BNPB sebagai masukan saja, bahwa kalau untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp59,25 triliun," ungkap Tito dikutip dalam kanal YouTube DPR.


Tito merinci, kebutuhan anggaran tersebut terdiri atas Rp33,75 triliun untuk Aceh, Rp13,5 triliun untuk Sumatera Barat, dan Rp12 triliun untuk Sumatera Utara.

Menurutnya, anggaran pemulihan tersebut mencakup berbagai komponen, mulai dari pembangunan kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan, hingga infrastruktur lainnya.

"Dengan meliputi berbagai macam komponen termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain," kata mantan Kapolri ini. 

Rapat tersebut dihadiri sejumlah Pimpinan DPR. Di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. 

Turut hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Selain itu, tampak hadir Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Dari daerah, hadir Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi, dan beberapa kepala daerah lainnya.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya