Berita

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto: YouTube DPR)

Politik

Mendagri: Pemulihan Bencana Sampai Selesai Perlu Rp59,25 Triliun

SELASA, 30 DESEMBER 2025 | 16:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Total anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor Sumatera bisa mencapai Rp59,25 triliun. 

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pimpinan DPR RI bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana bersama kementerian dan lembaga terkait serta kepala daerah terdampak di Aceh, pada Selasa, 30 Desember 2025.

"Kalau kita melihat dari sudah pernah direkap waktu rapat dengan BNPB sebagai masukan saja, bahwa kalau untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp59,25 triliun," ungkap Tito dikutip dalam kanal YouTube DPR.


Tito merinci, kebutuhan anggaran tersebut terdiri atas Rp33,75 triliun untuk Aceh, Rp13,5 triliun untuk Sumatera Barat, dan Rp12 triliun untuk Sumatera Utara.

Menurutnya, anggaran pemulihan tersebut mencakup berbagai komponen, mulai dari pembangunan kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan, hingga infrastruktur lainnya.

"Dengan meliputi berbagai macam komponen termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain," kata mantan Kapolri ini. 

Rapat tersebut dihadiri sejumlah Pimpinan DPR. Di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. 

Turut hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Selain itu, tampak hadir Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Dari daerah, hadir Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi, dan beberapa kepala daerah lainnya.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya