Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo. (Foto: Setpres)
TAHUN 2026 adalah peluang sekaligus tantangan bagi Presiden Prabowo Subianto.
Peluang karena jejak-jejak mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi berakhir pada tahun 2025 ini.
Tahun 2026 murni milik Prabowo. Sebab, semua disusun Prabowo, tidak lagi melibatkan Jokowi. Tahun 2025 masih disusun Jokowi, meski juga melibatkan Prabowo.
Apa yang dilakukan Prabowo Tahun 2026 nanti akan menjadi penentu pada tahun-tahun berikutnya.
Kalau Prabowo gagal memanfaatkan peluang tahun 2026 nanti, maka potensi gagal pada tahun-tahun berikutnya terbuka lebar. Begitu sebaliknya? Maka, peluang dan tantangan menjadi satu tarikan nafas.
Prabowo masih dianggap kelanjutan Jokowi dalam artian yang negatif. Prabowo sendiri mengakui, dia melanjutkan Jokowi, tapi dalam artian yang positif.
Bahkan, Prabowo juga mengakui melanjutkan SBY dan Megawati. Artinya, Prabowo ingin merangkul semua. Tapi faktanya keinginan itu nyaris mustahil.
Perbedaan antara Prabowo dan Jokowi sebetulnya jauh sekali, kalau jujur menilainya. Ini diakui sendiri Mahfud MD, di bidang penegakan hukum.
Amnesti dan abolisi yang diberikan kepada Hasto dan Tom Lembong, termasuk rehabilitasi buat Ira Puspadewi adalah bukti. Dan ini terlalu banyak, jika mau diurut.
Prabowo wanti-wanti mengatakan bahwa hukum jangan menjadi alat politik. Kasus yang tidak ada, jangan pula diada-adakan. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi lawan politik. Kasus hukum lawan politik diangkat, kasus hukum kawan politik ditutup. Pesan Prabowo terhadap itu tegas.
Pemberantasan korupsi terlihat lebih serius dari sebelumnya. Bertriliun-triliun uang negara berhasil dikembalikan. Belum cukup dan masih seujung kuku dibandingkan yang sebenarnya. Itupun diakui oleh Prabowo. Artinya, dia juga belum puas. Masih terus digenjot. Menangkap koruptor tentunya tak mudah.
Harus diakui, belum ada pemerintahan seresponsif pemerintahan Prabowo sejak era Reformasi. Saking responsifnya, Prabowo sampai dianggap pahlawan kesiangan pula saat memenuhi tuntutan publik itu. Tuntutan publik yang benar, pasti dituruti. Tuntutan yang tak benar, meski didemo, Prabowo bergeming.
Yang paling populer tahun 2025 ini, apa lagi kalau bukan kasus ijazah Jokowi. Terlepas apakah kasus ini permainan politik Jokowi, atau seperti tuduhan Jokowi, permainan politik pihak lain yang tak suka dengan dirinya. Yang jelas, kasus ini masih berjalan fair, tidak seperti dialami Bambang Tri dan Gus Nur.
Meski baru sekitar satu setengah tahun, Prabowo sudah mengalami dua hal yang terpahit dalam kepemimpinannya. Satu, demo yang berakhir rusuh Agustus lalu. Dua, bencana Sumatera yang begitu dahsyat. Keduanya tak pernah dialami pemerintahan sebelumnya. Peristiwa yang cepat dan tak terduga.
Prabowo pasti sudah bisa menilai, memilih, dan memilah semuanya. Orang yang tak suka akan selalu tak suka apa pun yang ia kerjakan, dan begitu sebaliknya. Namanya saja kepemimpinan politik. Yang perlu difokuskan adalah rakyat. Rakyat yang definisinya juga tak seragam. Rakyat yang majemuk.
Tantangan Prabowo bukanlah orang, tapi nilai. Nilai yang menghalangi kemajuan dan mengakibatkan keterpurukan. Keterpurukan yang nyaris sempurna.
Terlalu banyak yang harus diperbaiki, sehingga apa pun langkah yang dimulai dianggap tak lebih baik daripada mulai yang lain. Maka, 2026 harus jelas atau tahun-tahun berikutnya sama sekali akan lepas.
ErizalDirektur ABC Riset & Consulting
