Moratorium Hutan Era Presiden Megawati Jadi Isu Krusial Rakernas PDIP

DPP PDI Perjuangan menegaskan bahwa kebijakan moratorium pemanfaatan hutan yang pernah diterapkan pada era Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, akan menjadi salah satu isu krusial dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa partainya akan membentuk subkomisi khusus yang membahas persoalan ekologi dan lingkungan hidup dalam Rakernas tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons atas semakin masifnya kerusakan alam yang terjadi saat ini.

“Ya, di dalam Rakernas nanti kami membentuk subkomisi tentang ekologi, tentang lingkungan,” ujar Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 29 Desember 2025.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan moratorium pemanfaatan hutan pernah diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati dan dilandasi oleh kesadaran yang kuat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Menurut Hasto, perhatian Megawati terhadap isu lingkungan tidak hanya tercermin dalam kebijakan negara, tetapi juga dalam sikap dan kebiasaan sehari-hari. Bahkan, Megawati kerap berdiskusi dengan tokoh-tokoh dunia mengenai isu ekologi.

“Ibu Mega juga telah diwawancarai secara luas. Beliau juga bertemu dengan mantan Wakil Presiden Amerika Serikat, Albert Arnold Gore, untuk membahas pentingnya menjaga kelestarian lingkungan,” ungkapnya.

Hasto menambahkan bahwa kepedulian Megawati terhadap lingkungan tercermin dalam kebiasaan sederhana namun bermakna, seperti menanam biji-bijian dari buah-buahan yang disajikan dalam rapat DPP PDIP.

“Bahkan, Ibu Mega memiliki kebiasaan menanam biji-bijian. Jika dalam rapat DPP ada buah seperti nangka atau salak, bijinya itu ditanam oleh beliau,” tuturnya.

Atas dasar itu, Hasto menegaskan bahwa kebijakan ekologis yang menyeluruh, dari hulu hingga hilir, akan menjadi bagian penting dalam pembahasan Rakernas PDIP yang dijadwalkan berlangsung pada 10-12 Januari 2026.

“Maka kebijakan ekologis dari hulu ke hilir akan menjadi bagian dari pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional PDIP pada 10 sampai 12 Januari 2026 mendatang,” pungkasnya.