Berita

Aktivis Mahasiswa, Fikri. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Politik

Aktivis Mahasiswa:

Rakyat Nonton Dracin, Pemerintah Doyan Drama Pemberantasan

SENIN, 29 DESEMBER 2025 | 02:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tidak mau kalah dengan rakyat yang senang menyaksikan drama China (Dracin), pemerintah juga dianggap senang melakukan drama pemberantasan korupsi.

Begitu disampaikan aktivis mahasiswa, Fikri, dalam acara diskusi santai akhir tahun bertajuk "Anomali Pemberantasan Korupsi 2025. Harapan untuk 2026" di Tjikko Koffee, Jalan Ciasem, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 28 Desember 2025.

"Masyarakat hari ini sedang gemar konsumsi drama China. Nah, kekuasaan juga lagi senang bikin drama pemberantasan kan," kata Fikri.


Fikri lantas menyinggung seremoni yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) menampilkan uang Rp6,6 triliun yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

"Saya juga nggak tahu itu uang yang ditampilkan sama Jaksa apa betul-betul itu hasil korupsi atau memang uang dari Kemenkeu yang ditampilkan bahwa senantiasa ini ada pemberantasan Korupsi. Itu masih asumsi kan, apa benar korupsi ini terberantas?" terang Fikri.

Fikri melihat pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah sejauh ini hanya mentok di hilir atau pelaku teknis. Namun tidak berani menyentuh ke hulu atau pelaku intelektual.

"Harusnya langsung intelek-inteleknya yang diberantas, jangan hanya pelaku teknisnya. Karena kan rata-rata pelaku teknisnya, bukan ke tempat setoran mereka," kata Fikri.

"Nah untuk memberantas tempat setoran mereka ini kan kadang-kadang APH-nya yang nggak berani. Karena ada diskresi kompromi, ada kompromi politik yang kemudian karena politik hukum bisa ditekan," sambungnya.

Dalam acara diskusi ini, turut dihadiri dua narasumber lainnya, yakni praktisi hukum Firman Tendry, dan pengamat Standarkiaa Latief.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya