Berita

Para petugas Komisi Pemilihan Umum bersiap menjelang pemilihan umum, di Distrik Thingangyun, Yangon, Myanmar (Foto: DVB)

Global

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

MINGGU, 28 DESEMBER 2025 | 11:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemilihan umum Myanmar resmi dimulai pada Minggu, 28 Desember 2025, menandai pemilihan nasional pertama sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih pimpinan peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi melalui kudeta pada 2021. 

Namun, pemilu tersebut digelar secara terbatas dan menuai kritik luas dari PBB kelompok HAM, serta partai oposisi yang menilai prosesnya tidak bebas, adil, maupun kredibel.

Pemilu hanya berlangsung di sekitar sepertiga dari total 330 wilayah administratif Myanmar, sementara sebagian besar daerah lain tidak dapat menggelar pemungutan suara akibat konflik bersenjata yang masih berkecamuk. 


Selain itu, pemungutan suara juga dibatalkan sepenuhnya di 65 wilayah. 

“Ini berarti setidaknya 20 persen negara ini kehilangan hak pilih pada tahap ini,” kata koresponden Al Jazeera, Tony Cheng, dari Yangon.

Di Yangon, tempat pemungutan suara dibuka sejak pukul 06.00 waktu setempat, arus pemilih dilaporkan berjalan relatif normal. Namun, Cheng mencatat minimnya partisipasi generasi muda.

“Pemilih umumnya berusia paruh baya, dan kami tidak melihat banyak anak muda. Ketika melihat surat suara, pilihannya sangat terbatas. Mayoritas adalah partai-partai yang berafiliasi dengan militer,” ujarnya.

Panglima junta Myanmar, Senior Jenderal Min Aung Hlaing, turut memberikan suara di Naypyidaw tak lama setelah tempat pemungutan suara dibuka. 

Pihak militer menyebut pemilu sebagai peluang awal baru bagi stabilitas politik dan pemulihan ekonomi.

Pemilu berlangsung tanpa keikutsertaan partai-partai anti-militer. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi telah dibubarkan, sementara Suu Kyi sendiri masih ditahan. 

Kondisi tersebut membuat Partai Persatuan, Solidaritas, dan Pembangunan (USDP) yang didukung junta militer diprediksi kuat akan keluar sebagai pemenang. 

Analis International Crisis Group, Richard Horsey menilai kemenangan USDP hampir tak terelakkan.

“Hasilnya hampir tidak diragukan: kemenangan telak USDP dan kelanjutan kekuasaan militer dengan lapisan sipil yang tipis,” tulisnya.

Menurutnya, pemilu ini tidak akan meredakan krisis politik Myanmar, justru berpotensi memperdalam perpecahan dan memperpanjang kegagalan negara tersebut.

Sementara itu, Kepala HAM PBB Volker Turk menegaskan pemilu berlangsung dalam situasi represif dan penuh kekerasan. 

“Tidak ada kondisi yang memungkinkan pelaksanaan kebebasan berekspresi, berserikat, atau berkumpul secara damai untuk menjamin partisipasi rakyat yang bebas dan bermakna,” ujarnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya