Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. (Foto: Istimewa)

Politik

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

MINGGU, 28 DESEMBER 2025 | 11:33 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Banyaknya persoalan yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) asal China tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi yang memberikan karpet merah kepada WN China di Indonesia.

Begitu yang disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, merespons soal WN China yang melakukan penyerangan terhadap lima prajurit TNI dari Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 6/Satya Digdaya dan sejumlah karyawan sejumlah karyawan perusahaan di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).

"Saya kira banyak masalah terkait WNA China tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang memberikan karpet merah kepada WN China di Indonesia," kata Saiful kepada RMOL, Minggu, 28 Desember 2025.


Menurut Saiful, permasalahan WN China karena pemerintah terlalu memberikan angin segar kepada WN China di Indonesia.

"Jika pemerintah tidak memberikan kelonggaran-kelonggaran bagi WN China di Indonesia, maka tidak mungkin terjadi seperti yang saat ini kita lihat dan kita dengar," terang Saiful.

Saiful melihat, WN China di Indonesia sudah menggerogoti semangat nasionalisme bangsa, mereka seolah-olah menjadi penghuni kelas utama dibandingkan dengan warga negara sendiri.

"Mestinya pemerintah sadar dan paham sehingga dapat memberikan batasan-batasan yang terukur kepada WN China di Indonesia," tutur Saiful.

Untuk itu kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, dengan berbagai macam problematika WN China di Indonesia, mestinya pemerintah segera berbenah dan tidak lagi memberikan karpet merah bagi mereka.

"Pemerintah harus selektif dalam pemberian izin maupun bisnis kepada WN China di Indonesia, karena jika tidak mareka menjadi ngelunjak dan seakan-akan semuanya menjadi hak mereka dengan tanpa mengindahkan kewajibannya sebagai WNA di Indonesia," pungkas Saiful.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya