Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. (Foto: Istimewa)

Politik

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

MINGGU, 28 DESEMBER 2025 | 11:33 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Banyaknya persoalan yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) asal China tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi yang memberikan karpet merah kepada WN China di Indonesia.

Begitu yang disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, merespons soal WN China yang melakukan penyerangan terhadap lima prajurit TNI dari Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 6/Satya Digdaya dan sejumlah karyawan sejumlah karyawan perusahaan di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).

"Saya kira banyak masalah terkait WNA China tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang memberikan karpet merah kepada WN China di Indonesia," kata Saiful kepada RMOL, Minggu, 28 Desember 2025.


Menurut Saiful, permasalahan WN China karena pemerintah terlalu memberikan angin segar kepada WN China di Indonesia.

"Jika pemerintah tidak memberikan kelonggaran-kelonggaran bagi WN China di Indonesia, maka tidak mungkin terjadi seperti yang saat ini kita lihat dan kita dengar," terang Saiful.

Saiful melihat, WN China di Indonesia sudah menggerogoti semangat nasionalisme bangsa, mereka seolah-olah menjadi penghuni kelas utama dibandingkan dengan warga negara sendiri.

"Mestinya pemerintah sadar dan paham sehingga dapat memberikan batasan-batasan yang terukur kepada WN China di Indonesia," tutur Saiful.

Untuk itu kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, dengan berbagai macam problematika WN China di Indonesia, mestinya pemerintah segera berbenah dan tidak lagi memberikan karpet merah bagi mereka.

"Pemerintah harus selektif dalam pemberian izin maupun bisnis kepada WN China di Indonesia, karena jika tidak mareka menjadi ngelunjak dan seakan-akan semuanya menjadi hak mereka dengan tanpa mengindahkan kewajibannya sebagai WNA di Indonesia," pungkas Saiful.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

Panen Raya TNI, Presiden Prabowo: Saya Bahagia Hari Ini

Jumat, 17 Juli 2026 | 22:57

UPDATE

Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 Digelar di JCC, Dorong UMKM Naik Kelas

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:25

Jaksa Agung Rotasi 29 Jaksa Termasuk Dirdik Jampidsus

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:05

Bawaslu Mulai Susun Indeks Kerawanan Pemilu 2029

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:00

Refly Harun Kawal Korban Dugaan Pemerasan Bangun Paulus

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:45

Max Blumenthal Soroti Ancaman Kebebasan Pers akibat Kemitraan AS-Israel

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:43

OPM Pimpinan Kopitua Heluka Diduga Dalang Pembunuhan Tiga Warga Sipil di Yahukimo

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:39

Pemuda Jabar Peduli Gelar Santunan untuk Korban Pesta Rakyat Garut

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:36

Gus Yahya Siap Bertarung Lagi Pertahankan Kursi Ketum PBNU

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:32

Pakta Integritas Perempuan Bangsa Wujud Totalitas Besarkan PKB

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:30

Wakapolri Ingatkan Perwira Remaja: Satu Tindakan Menyimpang Rusak Kepercayaan Polri

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:21

Selengkapnya