Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. (Foto: Istimewa)

Politik

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

MINGGU, 28 DESEMBER 2025 | 11:33 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Banyaknya persoalan yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) asal China tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi yang memberikan karpet merah kepada WN China di Indonesia.

Begitu yang disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, merespons soal WN China yang melakukan penyerangan terhadap lima prajurit TNI dari Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 6/Satya Digdaya dan sejumlah karyawan sejumlah karyawan perusahaan di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).

"Saya kira banyak masalah terkait WNA China tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang memberikan karpet merah kepada WN China di Indonesia," kata Saiful kepada RMOL, Minggu, 28 Desember 2025.


Menurut Saiful, permasalahan WN China karena pemerintah terlalu memberikan angin segar kepada WN China di Indonesia.

"Jika pemerintah tidak memberikan kelonggaran-kelonggaran bagi WN China di Indonesia, maka tidak mungkin terjadi seperti yang saat ini kita lihat dan kita dengar," terang Saiful.

Saiful melihat, WN China di Indonesia sudah menggerogoti semangat nasionalisme bangsa, mereka seolah-olah menjadi penghuni kelas utama dibandingkan dengan warga negara sendiri.

"Mestinya pemerintah sadar dan paham sehingga dapat memberikan batasan-batasan yang terukur kepada WN China di Indonesia," tutur Saiful.

Untuk itu kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, dengan berbagai macam problematika WN China di Indonesia, mestinya pemerintah segera berbenah dan tidak lagi memberikan karpet merah bagi mereka.

"Pemerintah harus selektif dalam pemberian izin maupun bisnis kepada WN China di Indonesia, karena jika tidak mareka menjadi ngelunjak dan seakan-akan semuanya menjadi hak mereka dengan tanpa mengindahkan kewajibannya sebagai WNA di Indonesia," pungkas Saiful.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya