Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay (RMOL/Faisal Aristama)
Rencana pemerintah menaikkan insentif guru honorer sebesar Rp100 ribu per bulan mulai 1 Januari 2026 dinilai positif. Dengan kebijakan ini, total insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu per bulan.
Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan kebijakan ini patut diapresiasi, meski dampaknya tidak hanya terlihat dari nominal per orang.
“Kalau dilihat nilai Rp100 ribunya tentu tidak begitu bersemangat. Tetapi kalau dikalikan dengan jumlah guru honorer, jumlah ini tentu sangat besar. Berdasarkan data, jumlah guru honorer mencapai 2,6 juta orang atau sekitar 56 persen dari total 3,7 juta guru di Indonesia. Artinya, tambahan Rp100 ribu per bulan ini akan membuat Kemendikdasmen mengeluarkan anggaran sekitar Rp3,12 triliun per tahun,” ujar Saleh, dalam keterangan yang dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu, 27 Desember 2025.
Saleh menilai tambahan insentif setidaknya dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar guru honorer, meski belum ideal.
“Guru honorer tentu sangat bersyukur. Paling tidak, ada tambahan anggaran untuk menutupi kebutuhan dasar. Apakah ini sudah ideal? Tentu belum. Kemendikdasmen harus bekerja lebih keras agar ke depan insentif ini bisa ditingkatkan lagi,” katanya.
Namun, Saleh mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada guru honorer. Tenaga administratif sekolah juga memiliki peran vital dalam pendidikan, tetapi sering luput dari perhatian kebijakan kesejahteraan.
“Mereka menyiapkan kelas, absensi, alat tulis, alat peraga, hingga sarana olahraga. Urusan dana BOS pun sebagian besar berada di tangan mereka, mulai dari inventarisasi, pengadaan, perawatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Jika ada kekeliruan, mereka pula yang pertama kali diperiksa,” jelasnya.
Tenaga administratif juga menjadi garda terdepan dalam pengelolaan pembayaran SPP siswa, yang menentukan kelancaran operasional sekolah.
“Kalau SPP tidak lancar, otomatis semua aktivitas sekolah akan terganggu. Karena itu, mau tidak mau, ikhlas atau tidak, mereka harus sabar menjalani semuanya,” kata legislator PAN ini.
Berbeda dengan guru, tenaga administratif pendidikan hampir tidak pernah tersentuh skema peningkatan kesejahteraan seperti tunjangan sertifikasi.
“Tenaga administratif pendidikan tidak pernah menerima tunjangan sertifikasi. Bahkan, dalam setiap pembahasan kesejahteraan guru, mereka seolah sengaja ditinggalkan. Padahal mereka juga harus membiayai kebutuhan keluarganya yang tidak kalah berat,” tegas Wakil Ketua Umum DPP PAN ini.
Saleh mendorong Kemendikdasmen untuk lebih aktif melindungi dan memberdayakan tenaga administratif pendidikan.
“Mereka adalah pejuang kemajuan pendidikan kita. Mereka tidak boleh ditinggalkan, apalagi dilupakan. Sama seperti guru, mereka juga pahlawan tanpa tanda jasa,” kata Saleh.
Ia berharap pemerintah segera memberikan tambahan honor, insentif, atau tunjangan bagi tenaga administratif sekolah, termasuk dengan membuka ruang pemanfaatan dana BOS yang lebih luas.
“Keberpihakan harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Narasinya boleh kecil, tetapi dampaknya harus benar-benar terasa,” pungkasnya.
