Berita

Ekonom senior Bright Institute Awalil Rizky. (Foto: Tangkapan layar YouTube Awalil Rizky)

Politik

Ekonom Kritik Purbaya Tidak Transparan soal Posisi Utang APBN

JUMAT, 26 DESEMBER 2025 | 22:49 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Informasi besaran utang negara dinilai kurang transparan meski sudah dipaparkan dalam kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 belum lama ini.

Senior Economist Bright Institute Awalil Rizky mengatakan, posisi utang tidak disampaikan terbuka dalam paparan resmi APBN meski realisasi pembiayaan utang terus bertambah.

“Realisasi sampai dengan 30 November (2025) itu pemerintah melakukan pembiayaan utang APBN. Artinya tambahan utang bersih. Nah, tambahan utang bersih itu ya utang baru dikurangi dengan pelunasan,” ujar Awalil dikutip dari kanal YouTube Awalil Rizky, Jumat, 26 Desember 2025.


Selama 11 bulan berjalan, tambahan utang bersih pemerintah telah mencapai Rp614,9 triliun. Namun, angka tersebut disampaikan tanpa kejelasan posisi total utang negara saat ini.

“Hanya saja pada waktu siaran pers APBN Kita, kita tidak diberitahu posisi utang terkininya. Itu yang selalu dikritik,” tegasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga dinilai tidak merinci komposisi pembiayaan utang, apakah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau dari pinjaman.

"Dari Rp614,9 triliun itu berapa yang SBN, berapa yang pinjaman? Belakangan ini hal-hal seperti ini tidak dinyatakan secara jelas oleh Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa),” kata Awalil.

Merujuk pada data yang dipaparkan akhir November 2025, tambahan utang awalnya diproyeksikan sekitar Rp731,5 triliun untuk menambal defisit. Namun pada kenyataannya baru terealisasi Rp615 triliun, sehingga kemungkinan realisasi akhir tahun akan berada di bawah target.

“Nah, sampai 11 bulan baru Rp615 triliun. Jadi kemungkinan memang setahun 2025 ini sedikit di bawah rencana. Bisa jadi hanya di kisaran Rp675 (triliun) atau Rp680 (triliun),” jelasnya.

Dalam rencana tersebut, pemerintah mematok tambahan utang dari SBN di kisaran Rp585 triliun, sementara pinjaman ditargetkan di kisaran Rp130 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tambahan utang 2025 relatif jauh lebih besar.

"Memang 2025 ini jauh lebih besar dibandingkan (tahun) 2022, 2023, 2024. Tapi sayangnya sampai informasi yang di-APBN Kita itu tidak diberitahu,” pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya