Berita

Ekonom senior Bright Institute Awalil Rizky. (Foto: Tangkapan layar YouTube Awalil Rizky)

Politik

Ekonom Kritik Purbaya Tidak Transparan soal Posisi Utang APBN

JUMAT, 26 DESEMBER 2025 | 22:49 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Informasi besaran utang negara dinilai kurang transparan meski sudah dipaparkan dalam kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 belum lama ini.

Senior Economist Bright Institute Awalil Rizky mengatakan, posisi utang tidak disampaikan terbuka dalam paparan resmi APBN meski realisasi pembiayaan utang terus bertambah.

“Realisasi sampai dengan 30 November (2025) itu pemerintah melakukan pembiayaan utang APBN. Artinya tambahan utang bersih. Nah, tambahan utang bersih itu ya utang baru dikurangi dengan pelunasan,” ujar Awalil dikutip dari kanal YouTube Awalil Rizky, Jumat, 26 Desember 2025.


Selama 11 bulan berjalan, tambahan utang bersih pemerintah telah mencapai Rp614,9 triliun. Namun, angka tersebut disampaikan tanpa kejelasan posisi total utang negara saat ini.

“Hanya saja pada waktu siaran pers APBN Kita, kita tidak diberitahu posisi utang terkininya. Itu yang selalu dikritik,” tegasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga dinilai tidak merinci komposisi pembiayaan utang, apakah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau dari pinjaman.

"Dari Rp614,9 triliun itu berapa yang SBN, berapa yang pinjaman? Belakangan ini hal-hal seperti ini tidak dinyatakan secara jelas oleh Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa),” kata Awalil.

Merujuk pada data yang dipaparkan akhir November 2025, tambahan utang awalnya diproyeksikan sekitar Rp731,5 triliun untuk menambal defisit. Namun pada kenyataannya baru terealisasi Rp615 triliun, sehingga kemungkinan realisasi akhir tahun akan berada di bawah target.

“Nah, sampai 11 bulan baru Rp615 triliun. Jadi kemungkinan memang setahun 2025 ini sedikit di bawah rencana. Bisa jadi hanya di kisaran Rp675 (triliun) atau Rp680 (triliun),” jelasnya.

Dalam rencana tersebut, pemerintah mematok tambahan utang dari SBN di kisaran Rp585 triliun, sementara pinjaman ditargetkan di kisaran Rp130 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tambahan utang 2025 relatif jauh lebih besar.

"Memang 2025 ini jauh lebih besar dibandingkan (tahun) 2022, 2023, 2024. Tapi sayangnya sampai informasi yang di-APBN Kita itu tidak diberitahu,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya