Islah PBNU Tak Lengkap Jika Masih Cawe-cawe Urusan Tambang

Hasil Rapat Konsultasi Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Mustasyar PBNU memutuskan bahwa Muktamar ke-35 harus dilaksanakan secepatnya oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. 

Dalam rapat yang berlangsung di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Kamis, 25 Desember 2025, kedua belah pihak memutuskan untuk islah.

Menanggapi hal ini, pengamat politik Adi Prayitno mengatakan keputusan yang diambil dua kubu yang selama ini bersitegang bisa menjadi jalan tengah yang bersifat win-win solution bagi semua pihak. 

“Saya kira solusi terbaik untuk mengakhiri konflik internal PBNU adalah islah politik dengan menggelar muktamar bersama dua kubu,” ujar Adi kepada RMOL, Jumat, 26 Desember 2025.

Adi menekankan, muktamar islah tersebut idealnya tidak hanya menjadi ajang rekonsiliasi personal, tetapi juga momentum evaluasi total terhadap kebijakan-kebijakan PBNU yang selama ini menjadi sumber konflik, khususnya terkait pengelolaan tambang. 

Ia menyebut, secara umum banyak warga nahdliyin berharap PBNU tidak lagi cawe-cawe dalam urusan tambang maupun politik praktis. 

“Ngurus tambang dan politik praktis itu sumber konflik PBNU. Ke depan, pengurus PBNU sebaiknya tidak lagi merangkap sebagai pengurus partai karena rawan konflik kepentingan. Fokus saja mengurus umat,” tandasnya. 

Diketahui, sejak terjadinya persoalan internal di PBNU yang dipicu pemberhentian Gus Yahya oleh Kiai Miftach melalui forum yang disebut sebagai Rapat Syuriyah PBNU dan penolakan atas putusan tersebut, perkembangan yang terjadi justru menunjukkan eskalasi konflik yang semakin tajam dan berkepanjangan. 

Kesepakatan untuk menggelar Muktamar bersama ini dicapai setelah melalui proses negosiasi dan perdebatan yang alot, namun tetap dalam semangat persaudaraan. Kehadiran sejumlah tokoh sentral NU menjadi penegas pentingnya pertemuan ini.