Berita

Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, pada Misa Natal 2025, di Gereja Katedral Santa Perawan Maria, Ps. Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Desember 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Banyak Kepala Daerah Diciduk KPK, Kardinal Suharyo Ingatkan Pejabat Harus Tobat

KAMIS, 25 DESEMBER 2025 | 14:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Fenomena banyaknya kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu materi ceramah Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, dalam Misa Natal 2025 di Gereja Katedral Santa Perawan Maria, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Desember 2025.

Dalam ceramahnya, Kardinal Suharyo menyerukan agar para pejabat memohon ampun kepada Tuhan. Ia menyoroti banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK karena diduga terlibat tindak pidana korupsi.

“Kalau sekarang kita membaca berita atau melihat televisi hari-hari ini, sudah sekian kali kita membaca berita bupati ini ditangkap KPK, gubernur itu, dan sebagainya. Ini berarti jabatannya tidak digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Karena itu, dia harus bertobat,” ujarnya.


Kardinal Suharyo menegaskan bahwa pejabat sebagai perwakilan kedaulatan rakyat seharusnya tidak mencederai kepercayaan yang diberikan dengan melakukan korupsi yang pada akhirnya merugikan keuangan negara.

Menurutnya, terdapat pemahaman yang keliru dalam memaknai arti “menjabat”, sehingga memengaruhi pola pikir para pejabat yang diberi amanah oleh rakyat.

“Kalau seseorang diberi kesempatan untuk menjabat, harapannya bukan sekadar menduduki jabatan. Kursinya diduduki, enak sekali duduk di kursi itu. Tetapi yang utama adalah mengemban amanah,” tuturnya.

Ia menambahkan, ada perbedaan mendasar antara menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan memangku jabatan demi kepentingan bersama.

“Ketika saya menduduki jabatan, saya menggunakan jabatan itu untuk kepentingan saya sendiri. Tetapi ketika saya memangku jabatan, jabatan itu saya pangku untuk kebaikan bersama,” pungkas Suharyo.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya