Berita

Sidang sengketa tambang nikel antara PT Wana Kencana Mineral (WKM) dan PT Position di Halmahera Timur (Haltim) di PN Jakarta Pusat. (Foto: Istimewa)

Hukum

Penegak Hukum Tak Boleh Abaikan Fakta Tambang Ilegal

RABU, 24 DESEMBER 2025 | 22:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Koalisi Save Maba Sangaji mengingatkan agar fakta tambang ilegal PT Position yang terungkap di pengadilan ditindaklanjuti penegak hukum. 

Menurut Koordinator Koalisi Save Maba Sangaji, Musa Naim, fakta-fakta terang soal penambangan ilegal di sidang perkara sengketa lahan PT Wana Kencana Mineral (PT WKM) harus dikembangkan dan diungkap penegak hukum supaya bisa menjadi pelajaran bagi para mafia tambang ilegal.

“Kami kira semua fakta hukum soal PT Position di PN Jakpus harus segera diungkap para penegak hukum,” kata Musa Naim dalam keterangan tertulis, Rabu 24 Desember 2025.


Musa menjelaskan semua informasi yang dibutuhkan penegak hukum sudah tersedia dalam risalah persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Sunoto. Mulai dari lokasi tambang ilegal, skema penambangan hingga luas wilayah penambangan ilegal. 

Bagi Musa, semua informasi tersebut dapat menjadi fakta hukum yang bisa ditelusuri para penegak hukum.  

“Semua info yang dibutuhkan penegak hukum sudah tersedia. Sekarang tinggal keberanian para penegak hukum,” ujarnya.

Seperti diketahui, perkara sengketa lahan PT WKM di pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah berakhir dengan pembebasan dua pekerja PT WKM Awwab Hafidz dan Marsel Bialembang pada Rabu 17 Desember 2025. 

Majelis Hakim PN Jakpus menjatuhkan vonis pidana 5 bulan 25 hari kepada Awwab dan Marsel karena melanggar pasal 162 UU Minerba soal perintangan kegiatan usaha pertambangan.

Dalam risalah persidangan sebanyak 154 halaman yang dibacakan di pengadilan, Majelis Hakim sempat menyinggung aktivitas penambangan ilegal PT Position yang dilakukan di Halmahera Timur. 

Majelis Hakim menyebut perkara penambangan ilegal yang dilakukan PT Position tidak menjadi pertimbangan karena belum menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan merupakan perkara yang terpisah.   

Sejumlah bukti soal dugaan penambangan ilegal PT Position dilampirkan kuasa hukum PT WKM dalam persidangan yang berlangsung selama empat bulan tersebut. 

Antara lain peta satelit Citra yang menunjukkan konsesi lahan milik PT WKM, video penambangan PT Position dan laporan Gakkum Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yang mengkonfirmasi terjadinya aktivitas penambangan ilegal.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya